Ruas Trans Papua Jayapura–Wamena Longsor, Kemen PU Kerahkan 57 Alat Berat

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani longsor yang terjadi di ruas Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena, jalur strategis penghubung Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.

 Longsor dipicu curah hujan tinggi sejak Sabtu (7/2) hingga Minggu (8/2) yang menyebabkan material menutup badan jalan di sejumlah titik serta mengganggu kelancaran arus transportasi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas pemerintah mengingat ruas tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. 

“Konektivitas harus segera dipulihkan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak terganggu terlalu lama. Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penanganan,” kata Dody di Jakarta, Kamis (12/2).

Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan saat ini melakukan penanganan darurat berupa pembersihan material longsor, penanganan lereng dan drainase, pemasangan sandbag, penimbunan kembali badan jalan, serta penggantian Jembatan Bailey yang terdampak.

Berdasarkan identifikasi lapangan, tercatat sebanyak 27 titik longsoran terjadi di sepanjang ruas tersebut dengan tingkat kerusakan bervariasi. Beberapa titik terdampak antara lain berada di Jalan Tanjakan Area Camp Pemilu, Jalan Tanjakan Yahuli, ruas Area Camp 90, Camp 80, serta sekitar Jembatan Kali Kil dan Kampung Wara. 

Untuk mempercepat pembukaan akses, BBPJN Papua–Papua Pegunungan bersama PT Hutama Karya mengerahkan total 57 unit alat berat, terdiri atas 48-unit excavator dan 9-unit dozer. Pengerahan ini difokuskan pada percepatan pembersihan material, stabilisasi lereng, dan penanganan titik-titik dengan timbunan berat.

Penanganan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi cuaca dan stabilitas lereng guna memastikan keselamatan pekerja maupun pengguna jalan. Selain penanganan darurat, Kementerian PU juga melakukan evaluasi teknis terhadap kondisi lereng dan sistem drainase untuk memperkuat mitigasi risiko ke depan. 

Kementerian PU berkomitmen memastikan akses transportasi masyarakat segera pulih sehingga mobilitas dan distribusi logistik di wilayah Papua dan Papua Pegunungan dapat kembali berjalan secara optimal.