Korsel Gerebek Badan Intelijen Terkait Penerbangan Drone ke Korut

SEOUL – Para penyelidik pada Selasa (10/2) menggerebek badan intelijen Korea Selatan (Korsel) dalam upaya mencari sumber serangan pesawat tak berawak ke Korea Utara (Korut), sebuah insiden yang mengancam akan merusak upaya memperbaiki hubungan dengan Pyongyang.

Presiden Korsel, Lee Jae-myung berupaya memperbaiki hubungan dengan negara tetangganya yang memiliki senjata nuklir, dan berjanji untuk menghentikan pesawat nirawak yang berterbangan di perbatasan pada masa pemerintahan pendahulunya.

Pyongyang mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat nirawak pengintai di dekat pusat industri Kaesong pada Januari lalu dan menuduh Seoul mengirimkan pesawat tersebut untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang target-target penting.

Korsel awalnya membantah keterlibatan resmi apapun dengan Presiden Lee mengatakan bahwa tindakan seperti itu sama saja dengan "menembakkan peluru ke Korut".

Namun satuan tugas gabungan militer dan polisi mengatakan pada Selasa bahwa mereka sedang menyelidiki tiga tentara aktif dan satu staf badan intelijen dalam upaya untuk mengungkapkan kebenaran secara menyeluruh.

Para penyelidik pun menggerebek 18 lokasi yang menjadi pusat perhatian, termasuk Komando Intelijen Pertahanan dan Dinas Intelijen Nasional.

Militer Korut menembak jatuh sebuah drone yang membawa peralatan pengintai pada awal Januari lalu, menurut pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita KCNA. Foto-foto menunjukkan puing-puing pesawat bersayap yang berserakan di tanah di samping kumpulan komponen berwarna abu-abu dan biru yang diduga termasuk kamera.

“Drone tersebut telah menyimpan rekaman target-target penting termasuk daerah perbatasan,” kata seorang juru bicara militer Korut dalam pernyataan tersebut.

Mantan Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, dituduh menggunakan pesawat nirawak untuk menyebarkan selebaran propaganda di Korut pada tahun 2024.

Menteri Unifikasi Korsel, Chung Dong-young, menduga bahwa serangan pesawat tak berawak pada bulan Januari mungkin melibatkan pejabat pemerintah yang masih setia kepada mantan pemimpin garis keras Yoon Suk-yeol.

Presiden Lee telah berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Korut dengan memberantas provokasi, dan bahkan mengisyaratkan bahwa permintaan maaf yang jarang terjadi.

“Saya merasa harus meminta maaf, tetapi saya ragu untuk mengatakannya dengan lantang,” kata dia saat itu. “Saya khawatir jika saya melakukannya, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pertempuran ideologis atau tuduhan pro-Utara,” imbuh dia.

Keterlibatan pemerintah dalam insiden drone pada Januari lalu akan bertentangan dengan upaya-upaya Lee tersebut.

Tiga warga sipil telah didakwa atas dugaan peran mereka dalam skandal pesawat tak berawak tersebut. Salah satu dari mereka telah secara terbuka mengaku bertanggung jawab, mengatakan bahwa ia bertindak untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korut.

Provokasi dan Propaganda

Saat ini Yoon Suk-yeol sedang menjalani persidangan atas tuduhan bahwa ia secara ilegal mengirimkan drone ke Korut untuk membantu menciptakan dalih bagi pemberlakuan darurat militer pada akhir tahun 2024.

Jaksa menuduh Yoon Suk-yeol telah menginstruksikan militer Seoul untuk menerbangkan drone di atas Pyongyang dan menyebarkan selebaran anti-Korut dalam upaya memprovokasi reaksi. Para jaksa mengatakan Yoon Suk-yeol dan yang lainnya telah bersekongkol untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan deklarasi darurat militer.

Upaya Yoon Suk-yeol untuk menggulingkan pemerintahan sipil akhirnya gagal. Pria berusia 65 tahun itu dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April 2025. Dia akan dijatuhi hukuman atas tuduhan pemberontakan pekan depan.

Sebagai balasan atas penyebaran propaganda, Korut pada tahun 2024 mengirimkan puluhan balon berisi sampah untuk menyebarkan sampah di seluruh Korsel. AFP/I-1