HKTI Salurkan Bantuan Rp1 Miliar ke Pemalang dan Bandung Barat, Fokus Ringankan Beban Korban Bencana

Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengirimkan bantuan senilai Rp1 miliar bagi korban bencana di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Pada acara pelepasan bantuan di Kantor HKTI Jakarta pada Selasa (10/2), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Sudaryono menyampaikan bahwa bantuan tersebut dikirimkan menggunakan sepuluh truk, lima truk ke Pemalang dan lima truk ke Bandung Barat.

"Total yang kita kirimkan masing-masing sekitar Rp500 juta setiap wilayah. Jadi kali dua, jadi ada Rp1 miliar lebih kita kirimkan pada sore hari ini, untuk meringankan beban penderitaan dari saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pemalang," kata Sudaryono, yang juga menjabat sebagai wakil menteri pertanian.

Menurut dia, bantuan awal untuk korban bencana tersebut berasal dari pengurus HKTI dan beberapa mitra.

"Mungkin di awal-awal dulu kita bantu, paling tidak bantuan kedaruratan pangan, selimut, hal-hal yang bersifat kedaruratan. Kalau sekarang lebih ke fokus ke bantuan-bantuan yang kedaruratan," katanya.

HKTI sebelumnya juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sudaryono menyampaikan bahwa​​​​​​ HKTI juga berkomitmen mengawal pelaksanaan program rehabilitasi di daerah terdampak bencana, yang mencakup pemulihan lahan pertanian.

Berdasarkan hasil peninjauan daerah terdampak bencana di Pemalang dan Bandung Barat, dia mengatakan bahwa lahan miring di daerah itu tidak ditanami tanaman keras sehingga rawan mengalami erosi.​​​​​​​

HKTI mendorong penanaman tanaman keras di sela tanaman hortikultura milik petani guna melindungi lahan dan meningkatkan produktivitas lahan.

Tanaman keras seperti kopi, durian, dan kelengkeng yang memiliki akar kuat dan dalam dinilai efektif untuk membantu mencegah erosi tanah.

Menurut ​​​​​​​HKTI, program rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak bencana bisa dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan petani, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.