Bansos Dipercepat, Ekonomi Dipacu! Kemenkeu Optimistis Kuartal I Tembus 5,6%

JAKARTA – Program perlindungan sosial memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian global.

Melalui bantuan tunai, subsidi, maupun jaminan sosial, pemerintah mampu menahan penurunan daya beli kelompok rentan sekaligus menjaga momentum konsumsi rumah tangga—komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan tetap terjaganya konsumsi, risiko perlambatan ekonomi dapat ditekan, sementara aktivitas sektor riil tetap bergerak.

Lebih jauh, perlindungan sosial juga berfungsi sebagai automatic stabilizer yang meredam gejolak ekonomi.

Ketika pendapatan masyarakat melemah, intervensi fiskal melalui bantuan sosial membantu menjaga sirkulasi uang di tingkat lokal, mendorong permintaan barang dan jasa, serta menciptakan efek berganda bagi UMKM dan sektor perdagangan.

Dalam jangka menengah, program ini turut memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui akses kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan demikian, dampak perlindungan sosial tidak hanya bersifat jangka pendek sebagai bantalan krisis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mempersempit kesenjangan ekonomi dan memperkuat resiliensi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos).

Target pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dibandingkan base line (proyeksi dasar) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 5,5 persen pada kuartal I-2026.

“Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” ujar Juda diwawancarai cegat seusai acara Economic Outlook 2026 bertajuk "Consolidating Growth, Accelerating the Transformation" di Jakarta, Selasa (10/2).

Juda menjelaskan, Kemenkeu akan mempercepat belanja-belanja pemerintah pada kuartal pertama ini, yang mana biasanya penyalurannya ​cenderung lambat.

“Ya, ada beberapa pengeluaran yang biasanya lambat, yang kita tolong percepat gitu,” ujar Juda.

Adapun, salah satu belanja yang akan dipercepat adalah penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos), yang ditargetkan segera direalisasikan pada kuartal I-2026.

“Kan ada beberapa program perlinsos ya, yang bisa kita lakukan di kuartal I, ya kita lakukan segera,” ujar Juda.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai 6 persen pada 2026, seiring dengan membaiknya arah perekonomian nasional yang terlihat pada akhir 2025.

"Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung dan nanti akan semakin cepat di triwulan triwulan berikutnya. Kita coba walaupun di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 5,4 persen ya. Kita coba dorong ke arah 6 persen kalau bisa untuk tahun 2026," kata Purbaya.

Purbaya menilai kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 menunjukkan perbaikan yang cukup jelas dibandingkan periode sebelumnya, yang mana berada di kisaran 5,39 persen year-on-year (yoy), meskipun masih berada di bawah target yang dipatok yakni di atas 5,5 persen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang sesuai dengan program pemerintah, meski belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Airlangga menilai pertumbuhan pada kuartal IV-2025 dan sepanjang tahun 2025 didorong oleh berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, terutama melalui penguatan belanja fiskal.

"Saya pikir itu sesuai dengan program pemerintah, di mana pemerintah menggelontorkan fiskal ya, bantuan sosial dan terlihat konsumsi juga meningkat," ujar Airlangga.