Pemerintah Diminta Konsisten Menjaga Kredibilitas Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Makro

JAKARTA - Pengumuman lembaga pemeringkat Moody’s Rating yang merevisi outlook ekonomi Indonesia dari stabil menjadi negatif mendapat reaksi yang beragam dari beberapa kalangan, terutama Pemerintah dan akademisi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, pekan lalu mengatakan bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah (rebound) yang kuat, sehingga kekhawatiran mengenai penurunan peringkat (downgrade) dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Purbaya yakin dengan pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,39 persen pada kuartal IV 2025 merupakan bukti nyata kebijakan pemerintah berada di jalur benar. “Ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi, saya pikir pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody’s akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair,” kata Purbaya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai revisi outlook ekonomi Indonesia oleh Moody’s Ratings sebagai langkah yang anomali dan tidak sejalan dengan data makroekonomi terkini. Menurutnya, ketika perekonomian menunjukkan tanda-tanda rebound yang jelas, penurunan outlook dari stabil menjadi negatif justru menimbulkan pertanyaan atas metodologi dan timing penilaian lembaga pemeringkat tersebut.

Aditya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen merupakan indikator kuat bahwa permintaan domestik, belanja pemerintah, dan aktivitas investasi bergerak positif.

“Secara empiris, angka ini menunjukkan ekonomi tidak sedang melemah, melainkan berada dalam fase pembalikan arah yang cukup solid. Dalam konteks ini, outlook negatif menjadi sulit dijelaskan secara objektif,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa kekhawatiran Moody’s terhadap risiko fiskal Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual. Rasio utang pemerintah yang masih terjaga, basis pendapatan negara yang relatif stabil, serta kemampuan pemerintah mengelola defisit dinilai memberikan ruang fiskal yang memadai.

“Indonesia tidak sedang berada pada situasi tekanan fiskal ekstrem yang lazim mendahului outlook negatif,” kata Aditya.

Penegasan Pemerintah seperti disampaikan Menkeu kata Aditya merupakan sikap yang rasional dan berbasis data. Menurutnya, selama pemerintah konsisten menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan stabilitas makro, potensi penurunan peringkat utang tidak memiliki dasar yang kuat secara ekonomi.

Meski demikian, Aditya mengingatkan agar pemerintah tetap menjadikan penilaian lembaga pemeringkat sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar ditolak mentah-mentah. “Yang penting adalah memastikan komunikasi kebijakan tetap transparan dan konsisten. Namun secara substansi, menurunnya outlook di tengah ekonomi yang rebound memang tampak janggal dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi Indonesia saat ini,” pungkas Aditya.

Risiko ke Depan

Dalam kesempatan terpisah, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menilai revisi outlook Moody’s dari stabil menjadi negatif tidak serta merta dibaca sebagai penilaian keliru atas kinerja ekonomi Indonesia.

Sebab, ada beberapa indikator yang dijadikan ukuran penilaian. Selagi penilaian itu obyektif justru baik bagi pemerintah Indonesia. Misalnya, rating utang tetap dipertahankan di level Baa2, yang berarti kepercayaan terhadap fundamental ekonomi masih ada.

Outlook negatif jelasnya lebih mencerminkan kewaspadaan terhadap risiko ke depan, bukan penolakan atas capaian pertumbuhan saat ini, sebagaimana yang disampaikan pemerintah yaitu diangka 5,39 persen pada kuartal IV 2025.

“Kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi memang menunjukkan rebound yang patut diapresiasi. Namun, lembaga pemeringkat tidak hanya menilai angka pertumbuhan, melainkan juga kualitas fiskal, keberlanjutan pembiayaan, serta konsistensi kebijakan jangka menengah. Sebab, rebound ekonomi dan meningkatnya risiko fiskal bisa terjadi secara bersamaan,” kata Badiul.

Alarm kehati-hatian Moody’s juga perlu dibaca dalam konteks global. Ketidakpastian geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan tekanan fiskal di negara berkembang membuat lembaga pemeringkat cenderung lebih konservatif.

“Outlook negatif seharusnya dipahami sebagai alarm kebijakan, bukan stigma. Sementara, respon pemerintah sebagaimana disampaikan Menkeu yang menegaskan kuatnya fundamental ekonomi adalah langkah penting,” ungkap Badiul.

Tantangannya kini, adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dibarengi disiplin fiskal, pengelolaan utang yang prudent, dan konsistensi kebijakan, sehingga kekhawatiran jangka menengah yang disorot lembaga pemeringkat seperti Moody’s dapat dijawab dengan kinerja nyata.

“Menurut saya, penting bagi pemerintah memastikan konsistensi pengelolaan APBN, terutama dalam menjaga defisit, rasio utang, serta keberlanjutan pembiayaan pasca rebound ekonomi,”tegas Badiul.

Penegasan arah kebijakan fiskal yang prudent dan terukur akan menjadi sinyal kuat bahwa pertumbuhan tidak dibangun dengan mengorbankan stabilitas jangka panjang. Selain itu, rebound ekonomi harus dibarengi penguatan basis penerimaan negara, efisiensi belanja, dan penciptaan nilai tambah sektor riil.

Reformasi yang berdampak langsung pada produktivitas, ketahanan domestik, dan daya saing akan menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia bersifat berkelanjutan, dan inklusif bukan temporer.