Respons Pemerintah Jepang Terkait Pembicaraan Telepon Presiden Donald Trump dan Xi Jinping

TOKYO - Pemerintah Jepang menegaskan bahwa stabilitas hubungan antara Amerika Serikat dan China merupakan pilar krusial bagi keamanan komunitas internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Kei Sato, menyusul pembicaraan telepon tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Kamis.

Tokyo kini berada dalam posisi waspada sembari terus mendorong Beijing agar memenuhi tanggung jawab globalnya, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Asia Timur yang melibatkan sekutu terdekat mereka, Amerika Serikat.

"Stabilitas dalam hubungan AS-Tiongkok sangat penting bagi Jepang dan komunitas internasional," kata juru bicara pemerintah dalam konferensi pers, sambil menahan diri untuk tidak mengomentari detail pengumuman oleh Washington dan Beijing.

"Berdasarkan hubungan kepercayaan yang kuat dengan sekutu kami, Amerika Serikat, Jepang akan terus mendesak Tiongkok untuk memenuhi tanggung jawabnya yang sesuai dengan posisinya," tambahnya.

Trump mengatakan ia membahas banyak hal penting dengan Xi, termasuk perdagangan dan Taiwan, karena pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November tentang keadaan darurat seputar pulau itu yang memicu ketegangan antara Tokyo dan Beijing.

Dalam menanggapi percakapan telepon Trump-Xi, pemimpin Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa hubungan antara pulau yang diperintah secara demokratis itu dan Amerika Serikat "sangat kuat", serta program kerja sama antara kedua pihak disebut akan tetap tidak berubah.

Menurut Kementerian Luar Negeri China, Xi mengatakan kepada Trump bahwa Taiwan adalah isu terpenting dalam hubungan Sino-AS dan "tidak akan pernah diizinkan untuk terpisah dari Tiongkok," sambil mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menangani penjualan senjata ke Taiwan "dengan hati-hati."

Sebelumnya pada Desember, pemerintahan Trump mengumumkan paket besar penjualan senjata ke Taiwan senilai lebih dari 11 miliar dolar AS (Rp185,7 triliun).