Korsel Desak Trump Pimpin Penyelesaian Damai dengan Korut

SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel) mendesak Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk membantunya berdamai dengan Korea Utara (Korut), seperti halnya ia telah menyelesaikan konflik di Timur Tengah, kata kantor Presiden Lee Jae-myung pada Rabu (17/6).

AS dan Iran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman pada hari Jumat (19/6) mendatang untuk mengakhiri perang mereka, dan ada spekulasi bahwa pemerintahan Trump mungkin kemudian akan mengalihkan perhatiannya ke Korut.

Trump memicu seruan tersebut tak lama setelah mengumumkan kesepakatan Iran, dengan mengunggah di media sosial sebuah foto tanpa keterangan yang menampilkan dirinya bersama pemimpin Korut, Kim Jong-un pada pertemuan puncak mereka di Singapura pada tahun 2018.

Trump menanyakan kepada Lee tentang perkembangan hubungan antar-Korea selama pertemuan puncak G7 di Prancis, kata kantor kepresidenan Seoul dalam sebuah pernyataan pada Rabu.

Selama percakapan tersebut, Presiden Lee meminta agar Trump memimpin upaya mencapai resolusi damai untuk masalah Korut, sebagaimana ia telah menyelesaikan konflik di Timur Tengah, ungkap pernyataan dari kantor itu.

"Presiden Trump menyatakan komitmennya untuk berupaya mencapai resolusi atas masalah Korut," ungkap kantor kepresidenan Korsel.

Sejauh ini Presiden Lee mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Korut, berbeda dengan pendahulunya yaitu Yoon Suk-yeol yang lebih garis keras.

Namun Pyongyang menolak pendekatan tersebut, dan secara resmi menyebut Seoul sebagai musuh paling bermusuhan dan berulang kali menyatakan Korut sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah.

Para ahli Korut mengatakan peluang terjadinya pertemuan antara Kim dan Trump sangat rendah. "Dari sudut pandang Korut, praktis tidak ada alasan untuk bertemu dengan AS," kata Yang Moo-jin, mantan rektor Universitas Studi Korut di Seoul, kepada AFP.

Kim sendiri telah berupaya meningkatkan posisinya di mata negara-negara tetangganya, misalnya dengan mengirimkan pasukan dan amunisi untuk membantu perang Russia melawan Ukraina. Ia juga baru-baru ini menjamu Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di Pyongyang, tak lama setelah Xi mengadakan pertemuan puncak berturut-turut di Beijing dengan Trump dan Presiden Russia, Vladimir Putin.

Baik pernyataan resmi Pyongyang maupun Beijing tidak menyebutkan isu membujuk Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya, sebuah hasil yang menurut para ahli mengindikasikan penerimaan diam-diam Tiongkok terhadap status Korut sebagai negara nuklir.

Longgarkan Perbatasan

Sementara itu Kementerian Pertahanan Korsel pada Rabu menyatakan bahwa warga sipil di Korsel akan dapat mendekati Korut hingga beberapa kilometer di bawah peraturan baru yang memperluas akses publik ke zona perbatasan yang sangat termiliterisasi.

Hingga saat ini secara teknis kedua Korea masih dalam keadaan perang karena konflik tahun 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian, dan dipisahkan oleh zona demiliterisasi yang dilalui perbatasan.

Garis Kontrol Sipil (CCL) telah lama membatasi akses warga sipil ke area dalam radius 10 kilometer di selatan perbatasan yang dijaga ketat untuk melindungi fasilitas militer.

“CCL akan dipersempit menjadi rata-rata enam kilometer mulai tahun 2027 sehingga bisa meningkatkan akses bagi penduduk desa dan petani, serta pengunjung ke wilayah tersebut,” kata Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back kepada wartawan di Seoul.

Warga biasa Korsel memerlukan izin dari militer untuk tinggal atau bertani di daerah tersebut, dan para analis mengatakan bahwa penduduk telah lama menghadapi kerugian ekonomi yang signifikan.

Warga menyambut baik peraturan baru tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu akan memungkinkan kegiatan pertanian yang lebih bebas di daerah tersebut dan mendorong pembangunan serta pariwisata. AFP/I-1