Trump Teken RUU Belanja, Shutdown Pemerintah AS Resmi Berakhir

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (3/2), menandatangani rancangan undang-undang belanja negara yang mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan federal (partial government shutdown) selama empat hari. Penutupan itu dipicu oleh penolakan Partai Demokrat terhadap pendanaan bagi lembaga federal yang menjalankan kebijakan pengetatan imigrasi besar-besaran pemerintahan Trump.

Dikutip dari AFP, undang-undang tersebut tiba di meja Trump di Gedung Putih setelah disahkan DPR AS yang dikuasai Partai Republik dengan selisih tipis 217 berbanding 214 suara pada hari yang sama.

Sebanyak 21 anggota Partai Demokrat bergabung dengan Partai Republik untuk mendukung paket pendanaan tersebut. Pada saat yang sama, jumlah anggota Partai Republik yang menentangnya juga sama banyak, karena menolak memenuhi tuntutan Demokrat untuk mereformasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS).

Perundingan mengenai tambahan anggaran bagi DHS sebelumnya menemui jalan buntu menyusul tewasnya dua warga negara AS oleh agen federal di Minneapolis, Minnesota. Kota tersebut kemudian menjadi titik panas kebijakan penindakan imigrasi besar-besaran yang digulirkan presiden dari Partai Republik itu.

Pada akhir pekan lalu, Senat AS meloloskan paket yang mencakup lima rancangan undang-undang pendanaan yang masih tertunda untuk membiayai sebagian besar lembaga federal hingga September. Senat juga menyetujui langkah pendanaan sementara selama dua pekan guna memastikan DHS tetap beroperasi sembari para legislator merundingkan kebijakan penegakan imigrasi.

Trump, yang pernah memimpin penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah AS selama 43 hari pada musim panas tahun lalu, sebelumnya menekan Partai Republik agar segera mengesahkan RUU belanja tersebut dan mengakhiri penutupan yang dimulai pada Sabtu.

“RUU ini adalah kemenangan besar bagi rakyat Amerika,” kata Trump dalam upacara penandatanganan di Gedung Putih.

“Alih-alih paket omnibus yang gemuk dan boros penuh kepentingan khusus, kita berhasil mengesahkan paket yang bertanggung jawab secara fiskal, benar-benar memangkas pemborosan belanja federal, sekaligus mendukung program-program penting bagi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat Amerika,” tambahnya.

Kamera Badan

Sebelumnya, Partai Demokrat di DPR menuntut perubahan dalam cara DHS melaksanakan operasi penertiban imigrasi, yang melibatkan agen bersenjata lengkap, mengenakan penutup wajah, dan tidak teridentifikasi, serta dalam sejumlah kasus melakukan penahanan tanpa surat perintah, sebelum menyetujui paket pendanaan.

Sejumlah konsesi telah diberikan menyusul tekanan Demokrat dan kecaman nasional setelah agen federal menembak mati Renee Good, seorang ibu tiga anak, serta Alex Pretti, seorang perawat yang bekerja mendampingi veteran militer, dalam insiden di Minneapolis bulan lalu.

Pada Senin (1/2), Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan para agen federal di kota tersebut akan mulai mengenakan kamera badan (body camera) “berlaku segera”, sebuah langkah yang nantinya akan “diperluas secara nasional”.

Para anggota parlemen kini hanya memiliki waktu dua minggu untuk merundingkan rancangan undang-undang pendanaan penuh DHS untuk satu tahun anggaran.

Kedua partai mengakui perundingan tersebut akan sarat ketegangan politik, karena Demokrat menuntut pembatasan baru terhadap penegakan imigrasi, sementara kalangan konservatif mendorong prioritas kebijakan mereka sendiri.