Krisis Likuiditas PBB, Indonesia Tegaskan Iuran Telah Dibayar

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan Indonesia telah melunasi seluruh kewajiban iuran keanggotaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, di tengah kondisi PBB yang tengah menghadapi tekanan likuiditas keuangan. Pernyataan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan tata kelola global, sekaligus menjadi sinyal dukungan terhadap keberlanjutan operasional PBB di tengah tantangan pembiayaan yang semakin kompleks.

“Dari Indonesia yang dapat disampaikan adalah kita telah melaksanakan kewajiban kita, kontribusi kita terhadap PBB itu telah kita bayarkan secara full,” kata Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurutnya, posisi Indonesia saat ini lebih mendorong negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban kontribusi mereka kepada PBB. Dia mengatakan pada 28 Januari Sekjen PBB Antonio Guterres mengirim surat ke negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, terkait situasi keuangan yang sedang dialami oleh organisasi tersebut.

“Suratnya cukup panjang, mengimbau ke negara-negara anggota yang belum membayar kontribusi untuk bisa membantu situasi keuangan di PBB,” ujar Yvonne.

Sebelumnya, pada 30 Januari, dilaporkan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi tersebut yang dinilai memprihatinkan akibat sejumlah negara anggota belum membayar iuran. Dia menekankan bahwa PBB mengakhiri tahun 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dollar (setara 23,6 triliun rupiah) atau lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq menjelaskan organisasi tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. “PBB menghadapi krisis likuiditas. PBB tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi, seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. Ant/E-10