RDF Rorotan Beroperasi: DLH DKI Jamin Keamanan Lingkungan dan Filter Ketat Truk Sampah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara, dilakukan secara bertahap dan berada dalam pengawasan ketat. Langkah ini diambil untuk merespons kekhawatiran warga terkait potensi dampak lingkungan dari fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas penuh. Operasional awal dimulai dari volume kecil sebelum dinaikkan secara bertahap sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami memahami kekhawatiran warga. Oleh karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami memulai dari 200 ton per hari, kemudian meningkat menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Gubernur," ujar Asep.

DLH mencatat saat ini RDF Rorotan dioperasikan selama lima hari dalam sepekan dengan sistem dua shift kerja. Sementara itu, waktu akhir pekan dimanfaatkan untuk pembersihan fasilitas serta penataan area operasional.

Asep menyebut bahan baku sampah yang masuk ke RDF Rorotan berasal dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Seluruh proses pengolahan diklaim telah dilengkapi dengan sistem pengendalian emisi dan kebauan yang mengikuti standar teknis yang berlaku.

Untuk mencegah potensi gangguan lingkungan selama distribusi sampah, DLH menerapkan aturan ketat pada armada pengangkut. Seluruh sampah wajib diangkut menggunakan truk compactor tertutup.

Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan bau serta mencegah ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan. DLH juga menyiagakan pos pemantauan di dua akses utama menuju RDF Rorotan.

Pos pantau tersebut berfungsi memastikan setiap kendaraan pengangkut memenuhi standar operasional prosedur. Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan akan langsung dihentikan dan diminta kembali ke lokasi asal.

"Selama hampir empat pekan terakhir, tidak terdapat keluhan warga terkait ceceran air lindi di jalur pengangkutan. DLH memastikan langkah mitigasi terus dilakukan, termasuk saat kondisi cuaca ekstrem," kata Asep.

Ia menambahkan, pengawasan ketat ini merupakan bagian dari komitmen DLH dalam menjaga kenyamanan masyarakat sekitar. Pemerintah daerah juga menargetkan RDF Rorotan menjadi fasilitas pengelolaan sampah yang modern dan bertanggung jawab.

Terkait isu kualitas udara, Asep membantah kabar yang menyebut Sistem Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di sekitar RDF Rorotan dimatikan. Ia menegaskan perangkat tersebut sedang menjalani proses kalibrasi lapangan atau uji kolokasi.

Kalibrasi dilakukan untuk memastikan data kualitas udara dan tingkat kebauan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini disebut sebagai prosedur teknis standar, khususnya untuk fasilitas baru dengan karakteristik lingkungan pesisir.

Sejak Desember 2025, DLH telah memasang delapan unit SPKU di sekitar area RDF Rorotan. Perangkat tersebut dilengkapi sensor pemantauan kebauan ambien yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini.

"Proses kalibrasi melibatkan pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium terakreditasi sebelum data ditampilkan kepada publik. Dengan demikian, SPKU berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan alat pembacaan tren perubahan kualitas udara, bukan untuk penilaian instan dalam satu angka," jelas Asep.

Ia menegaskan informasi yang beredar di masyarakat terkait penghentian alat pemantau kualitas udara tidak sesuai fakta. DLH memastikan seluruh perangkat tetap dioperasikan sesuai prosedur teknis.

Pemantauan kualitas udara di sekitar RDF Rorotan akan dilakukan secara berkelanjutan dan transparan. Data hasil pengukuran akan dijadikan dasar evaluasi terhadap dampak operasional fasilitas tersebut.

DLH juga menyatakan siap melakukan penyesuaian teknis apabila ditemukan potensi gangguan lingkungan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan sistem pengolahan sampah berjalan sesuai target.

Keberadaan RDF Rorotan diproyeksikan menjadi salah satu solusi pengurangan beban sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pemprov DKI menilai pendekatan teknologi ini penting untuk mendorong sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Namun demikian, pemerintah daerah menegaskan aspek keselamatan lingkungan dan kenyamanan warga tetap menjadi prioritas utama. Seluruh tahapan operasional RDF Rorotan akan terus diawasi lintas sektor.

Dengan skema bertahap dan pengawasan berlapis, Pemprov DKI berharap RDF Rorotan dapat beroperasi optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan warga untuk menampung masukan selama masa uji operasional berlangsung.