Dunia Usaha Harus Antisipasi Kurs Rupiah yang Fluktuatif

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus terus meyakinkan dunia usaha agar mereka lebih confidence dalam melakukan ekspansi usaha. Hal itu dimaksudkan agar ekonomi lebih terakselerasi dan tumbuh lebih tinggi.

Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina dalam AXA Outlook Ekonomi 2026 di Jakarta, Kamis (29/1) mengatakan dengan berbagai insentif dan stimulus yang diberikan Pemerintah dan BI, dunia usaha yang skala usahanya nasional semestinya bisa lebih optimis.

Namun demikian, Dian mengakui kalau untuk mendorong pelaku usaha yang produknya diekspor ke luar negeri atau eksportir agak sulit dengan faktor geopolitik seperti saat ini yang sangat fluktuatif.

“Semestinya tensi geopolitik global yang berasal dari tarif perdagangan mereda setelah tercapai kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan beberapa negara mitra dagangnya,” kata Dian.

Sangat disayangkan, muncul lagi beberapa kejadian seperti ketegangan antara AS bersama Israel dengan Iran serta upaya AS untuk menganeksasi Greenland. “Semua faktor itu jadi tantangan bagi Pemerintah untuk membangkitkan optimisme para eksportir,” kata Dian.

Perekonomian Indonesia pada 2026 meskipun diwarnai dengan berbagai tantangan, tetapi ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih resilien, sehingga Bank Dunia merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi RI dari 4,8 persen menjadi 5 persen tahun ini.

Meskipun dunia usaha domestik bisa confidence, tetapi pelaku bisnis khususnya eksportirtetap akan menunggu peroembanhan faktor geopolitik global.

Dia pun mengingatkan kalau tantangan yang harus diantisipasi adalah kurs rupiah yang cenderung fluktuatif, sehingga para pelaku usaha harus diversifikasi portofolio dan aset serta melakukan transaksi lindung nilai (hedging) untuk mencegah tekanan yang berlebihan pada kurs.

Diminta dalam kesempatan terpisah, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, Bank Indonesia (BI) sebenarnya sudah melakukan segala upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, walaupun bukan menjadi tugas utamanya yaitu peran stabilitas.

Kebijakan moneter penurunan suku bunga sudah dilakukan untuk ditransmisikan ke pasar kredit untuk mendorong peningkatan investasi. Namun lagi- lagi tergantung kebijakan bank menurunkan suku bunga kredit dan keinginan pengusaha untuk berinvestasi.

Dari sisi makroprudensial sudah terjadi pelonggaran makroprudensial untuk meningkatkan baik kredit konsumsi maupun investasi. Dari kebijakan neraca pembayaran sudah melakukan pembangunan transaksi digital untuk meningkatkan kecepatan peredaran uang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Artinya, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebenarnya merupakan sinyal kepada pelaku usaha lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,”ungkap Suhartoko.

Investor pun kalau tidak pro pertumbuhan terang dia akan rugi sendiri, karena mereka akan mengalami situasi pertumbuhan ekonomi rendah cukup lama. Nampaknya “moral suasion” atau bujukan moral sebagai kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dapat dilakukan. BI dapat mengajak pertemuan dengan para petinggi bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 untuk melakukan konvensi penurunan suku bunga.

“Jika KBMI 4 turunkan suku bunga, maka KBMI di bawahnya akan mengikuti, mengingat struktur pasar perbankan Indonesia adalah oligopoli kepemimpinan harga,”pungkas Suhartoko.

Tidak Punya Visi

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Maruf menilai Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk naik kelas menjadi negara maju karena tidak memiliki visi nasional yang konsisten dan berjangka panjang.

Menurutnya, arah pembangunan kerap berubah-ubah mengikuti dinamika politik dan pernyataan elite, sehingga tidak membentuk panduan strategis yang kokoh bagi kebijakan ekonomi nasional.

Lemahnya visi tersebut katanya terlihat dari ketidakpekaan dalam membaca perubahan lingkungan global sekaligus memetakan potensi lokal secara sistematis. Ketika dinamika global berubah cepat, baik dari sisi ekonomi, teknologi, maupun geopolitik—Indonesia sering kali tidak memiliki kerangka antisipatif yang jelas.

“Kalau tidak ada visi yang kuat, kebijakan akhirnya berjalan tanpa arah yang tegas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa banyak kebijakan ekonomi nasional muncul lebih sebagai respons jangka pendek berbasis asumsi atau pernyataan, bukan hasil dari roadmap yang matang.

Padahal, menurut Achmad, negara-negara besar telah memiliki peta jalan pembangunan yang konsisten lintas pemerintahan, sehingga kebijakan tetap bergerak dalam satu garis strategis meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Dalam konteks global, Achmad menilai situasi geopolitik internasional saat ini semakin kompleks dan menuntut penyesuaian besar pada struktur industri dunia. Perubahan rantai pasok, rivalitas ekonomi, hingga kebijakan proteksionisme membuat seluruh negara dipaksa mendefinisikan ulang strategi industrinya.

Tanpa visi nasional yang jelas, Indonesia berisiko hanya menjadi pengikut arus, bukan penentu arah. Sebab itu, penting merumuskan kebijakan ekonomi yang berbasis institusi negara, bukan bergantung pada figur atau preferensi individu.

“Transformasi industri dan ekonomi tidak bisa diserahkan pada pendekatan personal. Harus ada visi negara yang kuat, konsisten, dan diterjemahkan dalam kebijakan lintas sektor agar Indonesia mampu bertahan dan bersaing di tengah perubahan global,” kata Achmad.