PM Takaichi: Aliansi Jepang-AS Runtuh Jika Tokyo Abaikan Krisis Taiwan

TOKYO – Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan bahwa aliansi strategis Jepang dengan Amerika Serikat (AS) akan runtuh jika Tokyo berpaling dari konflik di Taiwan, tetapi ia menjauhkan diri dari komentar sebelumnya yang mengisyaratkan kemungkinan respons militer dalam peristiwa seperti itu.

PM Takaichi menyampaikan pandangan terbarunya dalam sebuah program televisi yang disiarkan secara nasional pada Senin (26/1) larut malam, di mana seorang pemimpin partai oposisi mengkritiknya karena memicu ketegangan dengan Tiongkok dengan pernyataan sebelumnya.

Hubungan antara Jepang dan Tiongkok telah merosot ke tingkat terburuk dalam beberapa tahun terakhir setelah PM Takaichi mengatakan pada November lalu bahwa serangan hipotetis Tiongkok terhadap Taiwan dapat memicu respons militer Jepang.

Beijing menanggapi dengan pembatasan ekspor, pembatalan penerbangan, dan komentar pedas, berulang kali menuntut pencabutan pernyataan tersebut.

“Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan tentang Jepang yang akan melakukan tindakan militer jika Tiongkok dan AS berkonflik (atas Taiwan),” kata PM Takaichi dalam siaran langsung televisi tersebut, merujuk pada komentar yang ia sampaikan di parlemen pada November lalu.

“Jika terjadi sesuatu yang serius di sana, kita harus pergi untuk menyelamatkan warga Jepang dan Amerika di Taiwan. Dalam situasi itu, mungkin ada kasus di mana kita mengambil tindakan bersama,” imbuh dia.

“Dan jika pasukan AS, yang bertindak bersama dengan kita, diserang dan Jepang tidak melakukan apapun dan hanya melarikan diri, aliansi Jepang-AS akan runtuh. Oleh karena itu, kami akan menanggapi secara ketat dalam batasan hukum yang berlaku saat ini sambil membuat penilaian komprehensif berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.”

Dengan memperhatikan para pemilih, PM Takaichi belum sampai pada tahap menarik kembali pernyataannya yang ia lontarkan pada November lalu dan ia mengatakan bahwa pendiriannya konsisten dengan kebijakan Jepang yang telah lama berlaku. Ia juga mengatakan bahwa penafsiran Tiongkok terhadap pernyataannya tidak sesuai dengan fakta.

Pada Selasa (27/1), Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebenarnya telah mendesak Jepang untuk dengan sungguh-sungguh merenungkan dan memperbaiki kesalahannya, serta menghentikan manipulasi dan tindakan sembrono terkait isu Taiwan.

Konstitusi pasifis Jepang melarang tindakan militer langsung tetapi mengizinkannya untuk menjalankan hak membela diri secara kolektif, atau membela AS atau negara sahabat lainnya yang diserang, dalam kasus di mana Jepang menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya.

Sejak menjabat sebagai PM pada Oktober 2025, Takaichi telah menikmati tingkat persetujuan yang tinggi dan telah menyerukan pemilu sela pada 8 Februari dan berharap dapat memanfaatkan popularitasnya.

Hindari Pulau Sengketa

Sementara itu sejak akhir tahun lalu  beberapa pejabat Jepang secara diam-diam mendesak para nelayan menjauhi gugusan Kepulauan Senkaku untuk menghindari peningkatan bentrokan diplomatik dengan Beijing.

Kepulauan tersebut, yang dikuasai oleh Jepang tetapi juga diklaim oleh Tiongkok, telah lama menjadi titik konflik dalam hubungan antara kedua kekuatan Asia tersebut.

Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pulau-pulau itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Jepang, dan bahwa mereka telah berulang kali menyampaikan protes diplomatik atas pelanggaran wilayah oleh Tiongkok.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan upaya untuk menegakkan klaim maritimnya yang luas.

Perselisihan maritim besar terakhir antara Tiongkok dan Jepang meletus pada tahun 2010, setelah Penjaga Pantai Jepang menahan kapten kapal nelayan Tiongkok yang bertabrakan dengan kapal-kapal Jepang di dekat Kepulauan Senkaku. Hubungan semakin memburuk pada tahun 2012, ketika Jepang menasionalisasi sejumlah pulau. ST/I-1