Diancam Tarif Trump, Seoul Janji Patuhi Kesepakatan Dagang dengan AS

SEOUL - Korea Selatan akan menyampaikan komitmennya kepada Amerika Serikat untuk melaksanakan kesepakatan dagang dengan Washington dan akan merespons secara tenang pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait rencana kenaikan tarif.

Gedung Biru pada Selasa menyampaikan bahwa rapat lintas kementerian dilakukan untuk membahas respons Korea Selatan, setelah Trump secara mengejutkan mengumumkan rencana kenaikan tarif resiprokal dan bea masuk otomotif terhadap Korea Selatan menjadi 25 persen dari sebelumnya 15 persen.

Trump menyebut alasan kenaikan tersebut adalah kurangnya kemajuan proses legislasi di Seoul untuk mengimplementasikan kesepakatan dagang yang difinalisasi pada Oktober lalu.

“Pemerintah akan menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut kepada pihak AS,” kata Juru Bicara Kepresidenan Kang Yu-jung dalam keterangan tertulis.

Kang menambahkan bahwa kenaikan tarif itu baru akan berlaku setelah melalui prosedur administratif, seperti pemberitahuan resmi dalam Federal Register. Ia menegaskan pemerintah akan merespons pengumuman kenaikan tarif tersebut secara “tenang”.

Menanggapi itu, Gedung Biru mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan atau penjelasan resmi dari pemerintah AS terkait rencana kenaikan tarif tersebut.

Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan, yang saat ini berada di Kanada, dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat untuk berdiskusi dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Yeo Han-koo juga berencana segera mengunjungi AS untuk berkonsultasi dengan Jamieson Greer, Kepala Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Klaim Trump bahwa parlemen Korea Selatan tidak “menepati” kesepakatan dagang tersebut diduga merujuk pada RUU investasi khusus yang saat ini masih tertunda di Majelis Nasional Korsel.

RUU tersebut diajukan oleh Partai Demokrat (DP) yang berkuasa pada November lalu untuk mendukung komitmen investasi Korea Selatan senilai 350 miliar dolar AS ke Amerika Serikat.

Menanggapi hal itu, DP telah menggelar konsultasi dengan pejabat pemerintah dan menyatakan akan meninjau kembali RUU tersebut serta membawanya ke pemungutan suara bulan depan.

DP menyerukan pula untuk dukungan bipartisan dari partai oposisi utama, People Power Party, agar RUU tersebut dapat disahkan. Ant/Yonhap-OANA