Partai Berkuasa Janji Akhiri Konflik dengan Kamboja

BANGKOK - Partai penguasa Thailand, yang berupaya mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan Februari mendatang, berjanji untuk menyelesaikan konflik negara itu dengan Kamboja dan membersihkan citranya sebagai negara yang damai. 

Partai konservatif Bhumjaithai yang berkuasa sejak September, telah memposisikan diri sebagai pembela kedaulatan Thailand yang paling tepat selama sengketa perbatasan antara kedua negara Asia tenggara tersebut. Bentrokan antara kedua negara meletus selama lima hari pada Juli 2025 dan kembali berkobar pada Desember sebelum gencatan senjata.

“Jika kembali berkuasa setelah pemilu 8 Februari, Bhumjaithai akan mempertahankan pendiriannya untuk melindungi kedaulatan Thailand sambil berupaya memulihkan hubungan dengan Kamboja untuk membuka kembali perbatasan dan melanjutkan perdagangan,” menurut Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow.

Saat ini Menlu Sihasak adalah kandidat perdana menteri kedua partai tersebut setelah petahana pemimpin Anutin Charnvirakul. Sihasak juga memperingatkan bahwa kemajuan tersebut bergantung pada berlakunya gencatan senjata 27 Desember, yang memungkinkan kedua negara untuk menarik senjata berat dari daerah perbatasan serta bekerja sama dalam penyingkiran ranjau darat dan pemberantasan penipuan.

“Kami bertekad untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah kami,” kata Sihasak dalam sebuah sesi wawancara pada Jumat (16/1) lalu. “Saya berharap kita dapat segera melupakan konflik ini, membangun kepercayaan, dan melanjutkan hubungan kita. Namun saat ini masih merupakan periode yang sangat sensitif di mana kita harus menghindari semua tindakan provokasi,” imbuh dia.

Dalam sesi wawancara, Sihasak pun menepis komentar baru-baru ini dari menteri senior Kamboja, Keo Remy, bahwa kembalinya Bhumjaithai ke tampuk kekuasaan akan menyebabkan bentrokan perbatasan ketiga, dan bahwa rakyat Thailand seharusnya memilih Partai Rakyat yang reformis atau Partai Pheu Thai yang populis dan menyebut komentar itu sebagai provokasi verbal dan campur tangan dalam urusan domestik.

Dengan bersekutu erat dengan militer Thailand, PM Anutin telah memanfaatkan citra pemimpin masa perang untuk menggandakan popularitas partainya sejak ketegangan perbatasan meningkat pada Mei lalu.

Sikap garis kerasnya beresonansi dengan pemilih konservatif dan pedesaan, khususnya di tujuh provinsi perbatasan timur laut, membantu kampanye Bhumjaithai untuk mendapatkan keuntungan dari semangat nasionalis setelah pertempuran.

“Konflik yang terjadi saat ini dengan Kamboja telah membangkitkan sentimen yang kuat di kalangan masyarakat,” kata Sihasak.

“Kami pikir kebijakan kami adalah kebijakan yang didukung oleh masyarakat, karena kami membela keamanan dan kedaulatan negara,” imbuh dia. ST/Bloomberg/I-1