G7 Ancam akan Jatuhkan Lebih Banyak Sanksi pada Iran

BRUSSELS - Kelompok tujuh ekonomi maju utama dunia, G7, pada Kamis (15/1) memperingatkan akan adanya sanksi lebih lanjut untuk Iran atas penanganan aksi protes yang menyebabkan ribuan demonstran tewas. 

Dari The Guardian, dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri Kanada , Prancis , Jerman , Italia , Jepang , Inggris , AS , dan kepala kebijakan luar negeri utama Uni Eropa mengatakan bahwa anggota G7 "sangat prihatin" atas perkembangan seputar protes tersebut, dan bahwa mereka "sangat menentang intensifikasi penindasan brutal otoritas Iran terhadap rakyat Iran".

Pernyataan tersebut, yang diterbitkan di situs web Uni Eropa, mengatakan bahwa G7 "sangat khawatir dengan tingginya tingkat kematian dan cedera yang dilaporkan" dan mengutuk "penggunaan kekerasan yang disengaja" oleh pasukan keamanan Iran terhadap para pengunjuk rasa.

Anggota G7 "tetap siap untuk memberlakukan langkah-langkah pembatasan tambahan jika Iran terus menindak protes dan perbedaan pendapat yang melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional," kata pernyataan itu.

Sanksi AS

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengumumkan sanksi baru terhadap lebih dari selusin individu dan entitas Iran yang dituduh sebagai "dalang" dari penindakan brutal rezim terhadap para demonstran, dan yang mencuci uang hasil penjualan minyak ke pasar luar negeri.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam sebuah video yang mengumumkan langkah-langkah tersebut:

Presiden Trump mendukung rakyat Iran dan telah memerintahkan Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota rezim tersebut.

Para pemimpin Iran telah menanggapi demonstrasi damai dengan kekerasan secara brutal, mulai dari penembakan massal di jalanan hingga serangan terhadap korban luka dan rumah sakit.

Dia mengatakan sanksi tersebut, dari kantor pengawasan aset asing departemen keuangan, menargetkan 18 individu dan entitas yang digunakan rezim untuk "menghindari sanksi atas minyak Iran dan mengalihkan hasil penjualan energi dari pemilik yang sah, yaitu rakyat Iran".

Di antara mereka yang dikenai sanksi adalah Ali Larijani , kepala keamanan nasional Iran.