Wali Kota Bandung Ungkap Keberhasilan Pembangunan Tergantung Partisipasi Warga

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan keberhasilan pembangunan kota sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Hal itu disampaikannya saat dialog langsung bersama para ketua RW dan warga di Kelurahan Tamansari, dalam rangkaian Siskamling Siaga Bencana dan Prakarsa, pada Selasa (13/1).

Wali Kota Farhan menyebut, setiap hari kerja ia turun langsung menemui warga dengan beragam persoalan nyata di lapangan. Bahkan, intensitas kunjungan kini ditingkatkan hingga menyentuh puluhan titik setiap harinya.

Menurut dia, tanpa turun langsung, banyak persoalan krusial di tengah kepadatan Kota Bandung yang tidak akan teridentifikasi secara utuh.

Dalam kunjungan sebelumnya ke wilayah Lebak Siliwangi, Wali Kota Farhan mengungkap temuan permukiman yang dibangun sangat rapat di bawah pepohonan besar dan tua. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi karena pohon-pohon tersebut sudah saatnya dipangkas, namun tidak memiliki ruang aman untuk menjatuhkan dahan tanpa merusak rumah warga.

“Ini gambaran nyata betapa padatnya Kota Bandung. Kalau kita tidak datang langsung, kita tidak akan tahu ada persoalan seperti ini,” ujar dia.

Wali Kota farhan menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga jalur utama partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni melalui reses DPRD, Musrenbang, dan Prakarsa. Namun tidak semua aspirasi dapat terakomodasi melalui dua jalur pertama.

“Karena itu ada Prakarsa. Di sinilah warga bermusyawarah menentukan prioritas kebutuhan. Tahun pertama ini, setiap RW mendapatkan alokasi Rp100 juta per tahun,” tutur dia.

Meski demikian, Wali Kota Farhan menyatakan, tidak semua jenis kegiatan dapat dibiayai melalui Prakarsa. Salah satunya adalah pengadaan insinerator. Menurut dia, pengelolaan insinerator harus diambil alih pemerintah kota karena biaya sangat besar, membutuhkan sertifikasi ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta memiliki risiko lingkungan jika tidak dioperasikan secara optimal.

“Kapasitas paling ideal itu 7 sampai 10 ton per hari. Di bawah itu mudah rusak, di atas itu berpotensi mencemari lingkungan. Harga satu unit bisa mencapai Rp1,5 miliar belum termasuk listrik, konstruksi, dan SDM,” papar dia.

Wali Kota Farhan menuturkan insinerator hanya menjadi solusi akhir. Sebagian besar sampah harus diselesaikan di tingkat kelurahan dan RW melalui pemilahan dan pengolahan. Ia menargetkan setiap RW mampu mengelola minimal 25 kilogram sampah organik per hari.

Di Kelurahan Tamansari, pengelolaan sampah organik telah terpusat di RW 15 dengan sistem maggot, komposter, dan pencacahan.

Wali Kota Farhan meminta agar sarana seperti mesin pencacah plastik dipasang dengan konstruksi yang aman untuk menghindari kerusakan akibat getaran. “Barangnya sudah ada, jangan sampai rusak karena instalasinya asal-asalan,” tegas dia.

Ia juga menekankan pentingnya memanusiakan petugas. Edukasi kepada warga harus dilakukan dengan pendekatan persuasif, bukan dengan sikap merendahkan.

Persoalan lain yang mengemuka adalah kerawanan banjir dan longsor, terutama di RW-RW yang dilintasi Sungai Cikapundung. Sejumlah RW melaporkan luapan sungai meski hujan tidak terjadi di wilayah setempat, akibat kiriman air dari kawasan hulu.

Wali Kota Farhan mengakui kompleksitas persoalan tersebut karena hulu sungai berada di luar wilayah administrasi Kota Bandung.

Meski demikian, Pemkot terus melakukan pengerukan sedimentasi, survei kirmir, serta menyiapkan sistem peringatan dini bekerja sama dengan BBWS dan BPBD.

“Kita ini penerima manfaat sekaligus penerima akibat. Karena itu antisipasi harus dilakukan bersama,” ujar dia.

Dalam dialog dengan RW 15, Wali Kota Farhan menyoroti masih adanya ratusan rumah yang belum memiliki septic tank.

Menutup dialog, Wali Kota farhan menegaskan kembali bahwa kunci penyelesaian persoalan kota ada pada kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Ia mengajak warga untuk konsisten menjalankan prinsip pengelolaan sampah pilah, olah, manfaatkan, dan musnahkan, serta aktif menjaga lingkungan dan keamanan wilayahnya masing-masing.

“Kalau urusan sampah dan lingkungan ini mudah, kita tidak akan punya masalah dari dulu. Tapi karena sulit, kita harus hadapi bersama-sama,” pungkas dia. ils/I-1