Kota Bandung dan Kotawaringin Timur Jalin Kerja Sama untuk Tingkatkan PAD dan Digitalisasi Layanan

Kota Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, resmi menjalin kerja sama strategis yang berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga digitalisasi layanan publik.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan kerja sama antardaerah merupakan langkah penting untuk memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Pada kesempatan sekarang ini, kita bersama-sama mewujudkan sebuah kolaborasi antardaerah bersama saudara-saudara kita dari Kabupaten Kotawaringin Timur agar kolaborasi ini semakin kuat mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," kata Farhan di Bandung, Senin (15/6).

Menurut dia, kemajuan daerah tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah.

Ia menilai Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah.

“Di sisi lain, Kota Bandung juga memiliki sejumlah pengalaman dan inovasi yang dapat dibagikan, terutama dalam bidang transformasi digital, ekonomi kreatif dan tata kelola pemerintahan modern,” kata dia.

Farhan menjelaskan kerja sama yang disepakati mencakup sejumlah bidang strategis, di antaranya pengembangan perencanaan dan riset daerah, peningkatan PAD, pelayanan pendidikan, pelayanan terpadu satu pintu, hingga pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Kerja sama pemerintahan bersama sekda meliputi pengembangan perencanaan dan riset, pengembangan PAD, layanan pendidikan, hingga pelayanan terpadu satu pintu bersama DPMPTSP," ujarnya.

Menurut dia, fokus pada peningkatan PAD menjadi salah satu alasan utama ketertarikan Kabupaten Kotawaringin Timur menjalin kerja sama dengan Kota Bandung.

"Amanat pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, adalah setiap daerah harus mengejar PAD. Bidang-bidang tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah," katanya.

Ia meyakini digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat potensi penerimaan daerah.

“Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi, berbagai layanan pemerintah dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien,” katanya.