Harga Pupuk Bersubsidi Turun, Zulhas Sebut Terobosan Bersejarah

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, menjadi sejarah baru di sektor pertanian Indonesia.

"Baru pertama kali terjadi selama pemerintahan Republik Indonesia (harga) pupuk (bersubsidi) turun. Turunnya enggak sedikit, 20 persen," kata Menko Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Jakarta, Senin (12/1).

Atas hal itu, Zulhas mengapresiasi terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen tanpa menambah anggaran subsidi negara.

Menurutnya kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah bersejarah dan berdampak langsung bagi petani.

“Ini kabar gembira. Ini terobosan Mentan (Andi Amran Sulaiman) dan Dirut Pupuk (Rahmad Pribadi). Luar biasa dengan subsidi tetap harga bisa turun 20 persen,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan penurunan harga pupuk subsidi itu terjadi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah tetap mempertahankan besaran subsidi pupuk, namun melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan regulasi, sehingga penyaluran pupuk menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Harga pupuk urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang sebelumnya berada di kisaran Rp112.500 kini turun menjadi sekitar Rp90.000. Penurunan harga tersebut berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

"Jadi misalnya itu urea 50 kilogram Rp112.500 sekarang Rp90.000. Turun 20 persen seluruh pupuk subsidi,” jelas Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menilai reformasi kebijakan pupuk yang diinisiasi Kementerian Pertanian juga memungkinkan pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun.

Perubahan skema dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mendorong daya saing.

Reformasi kebijakan pupuk yang diinisiasi Kementerian Pertanian juga membuka peluang pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan.

Perubahan skema tata kelola dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi industri sekaligus memperkuat daya saing nasional.

“Kalau cara membangunnya seperti ini, Indonesia akan maju. Harga pupuk turun, petani untung, dan industri pupuk bisa berkembang,” tegasnya.

Diketahui, untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan penurunan harga pupuk merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau oleh petani.

“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau," kata Amran.

"Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” tambah Amran.