Pemprov Sulsel Efisiensi Anggaran hingga Rp1,4 Triliun

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan penghematan atau efisiensi anggaran di berbagai pos hingga mencapai 1,4 triliun rupiah.

“Dalam aspek tata kelola keuangan, Pemprov Sulsel mencatat kinerja efisiensi yang luar biasa. Sepanjang tahun 2025 ini, pemerintah provinsi berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1,4 triliun dari 52 perangkat daerah," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Selasa (21/10).

Penghematan ini, kata dia, berasal dari berbagai pos belanja seperti perjalanan dinas, pengadaan rutin, belanja TPP, efisiensi dana transfer bahkan dari berbagai sektor untuk kepentingan masyarakat.

Di antaranya sektor infrastruktur sebesar Rp558,5 miliar, menjadi sektor dengan alokasi terbesar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, embung, normalisasi sungai, pembangunan tanggul. Untuk peningkatan kinerja pelayanan di sektor pendidikan, hasil efisiensi Pemprov Sulsel sebesar Rp220 miliar.

Sementara itu, dari total efisiensi anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada APBD tahun anggaran 2025, di sektor kesehatan sebesar Rp97,4 miliar juga menjadi salah satu prioritas karena menyangkut kualitas hidup masyarakat secara langsung.

Adapun di sektor kelautan sebesar Rp70,74 miliar. Untuk perhubungan, dialokasikan Rp26,3 miliar. Sementara, di sektor pertanian dan peternakan mendapat suntikan Rp84,88 miliar.

Dana hasil efisiensi ini kemudian dialihkan untuk memperkuat program prioritas pemerintah dan mendukung kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Selain efisiensi belanja, Pemprov Sulsel juga berhasil menjaga keseimbangan fiskal dengan target pendapatan daerah yang terus meningkat.

Pascapenerapan Inpres 1/2025, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dari Rp4,83 triliun menjadi Rp5 triliun, menunjukkan tata kelola keuangan yang semakin sehat dan produktif.

Langkah penghematan yang ditempuh tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Hal ini tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK yang menempatkan Sulsel dalam tren positif dengan responden meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

“Efisiensi ini bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi menata kembali anggaran agar lebih tepat guna dan berdaya hasil tinggi,” kata Andi Sudirman.