Resilien Tanpa Akselerasi, Tantangan Ekonomi 2026

Tanpa kebjakan korektif, seperti menggenjot hilirisasi dan investasi, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 akan sulit tercapai. 

JAKARTA – Perekonomian Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap resilien atau tangguh, namun tanpa akselerasi pertumbuhan yang berarti, dengan laju ekonomi berpotensi berada di bawah target 5,4 persen. Tekanan penurunan ekspor serta stagnasi konsumsi rumah tangga dan investasi dibandingkan 2025 membatasi ruang ekspansi.

Dalam kondisi perlambatan pertumbuhan, penguatan hilirisasi dan kebijakan yang lebih pro-investasi menjadi kunci strategis untuk menjaga momentum ekonomi. Tanpa dua langkah ini, ketahanan ekonomi berisiko bertumpu pada faktor jangka pendek, bukan penguatan struktur jangka panjang.

Hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah dan mengurangi kebergantungan pada ekspor bahan mentah. Selain itu, iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk mendorong masuknya modal, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9–5,1 persen, mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap terjaga namun tanpa dorongan akselerasi berarti. Proyeksi ini menandakan terbatasnya ruang pertumbuhan di tengah tekanan eksternal yang masih kuat.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai belum terlihat sinyal optimistis pada 2026, terutama karena kinerja net ekspor diperkirakan turun. Meski belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi diproyeksikan meningkat, kenaikannya dinilai bersifat marginal sehingga belum cukup untuk menutup pelemahan kontribusi ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi,” ujar Faisal, seperti dikutip dari Antara, Rabu (6/1).

Konsumsi rumah tangga di Indonesia melambat sedikit pada triwulan III-2025 menjadi 4,89 persen secara tahunan (yoy), setelah tumbuh 4,97 persen pada triwulan II-2025. Konsumsi rumah tangga secara struktural menyumbang lebih dari 53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dari sisi investasi, masuknya modal asing diperkirakan merosot pada 2025, dan berpotensi berlanjut pada 2026 jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Sepanjang triwulan I hingga III 2025, pertumbuhan investasi asing terkontraksi satu persen, sementara investasi domestik meningkat 30 persen.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki ruang untuk menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi jika pemerintah mampu mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini dinilai krusial untuk keluar dari jebakan pertumbuhan sekitar 5 persen yang telah berlangsung cukup lama dan cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir.

Ekonom senior Core Indonesia, Hendri Saparini menilai akar persoalan terletak pada struktur ekonomi yang belum bertumpu kuat pada sektor manufaktur. Pengalaman sejumlah negara, terutama Korea Selatan, menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan terjadi ketika aktivitas ekonomi didominasi industri pengolahan dengan kontribusi besar terhadap PDB.

Karena itu, menurutnya, penguatan industrialisasi menjadi kunci agar Indonesia mampu melampaui stagnasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sinyal Peringatan

Pengamat ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ermatry Hariani menilai tingginya ketergantungan impor Indonesia terhadap Tiongkok berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Selama ini, lanjutnya, daya saing harga barang impor dari Tiongkok didukung oleh struktur biaya produksi yang rendah, termasuk akses terhadap pasokan minyak murah dari negara-negara sekutunya seperti Russia, Iran, dan Venezuela.

Namun, Ermatry menilai meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk serangan Amerika Serikat (AS) di Venezuela, menjadi sinyal peringatan. “Gangguan terhadap pasokan energi murah berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi di Tiongkok, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga barang impor ke Indonesia,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Selasa (6/1).