Bandara Kertajati Jadi Beban APBD Jabar, Biaya Operasional Capai Rp100 Miliar per Tahun

JAKARTA - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka mengungkap besarnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah provinsi untuk membiayai operasional bandara tersebut.

Melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya, Dedi menyebut Pemprov Jawa Barat harus mengalokasikan dana hingga Rp100 miliar setiap tahun hanya untuk menjaga operasional Bandara Kertajati. Beban ini disebut menjadi salah satu faktor utama menyempitnya ruang fiskal daerah di tahun anggaran 2026.

"Kita harus membiayai Kertajati hampir Rp100 miliar dalam setiap tahun," kata Dedi. 

Ia juga menyinggung kewajiban lain seperti pembiayaan Masjid Al-Jabbar yang mencapai hampir Rp50 miliar per tahun.

Besarnya biaya rutin tersebut menjadi problem serius karena tidak sebanding dengan kinerja bandara. Aktivitas penerbangan dan jumlah penumpang di Bandara Kertajati masih jauh dari kata ideal meski statusnya sebagai bandara terbesar kedua di Jawa Barat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat memperkuat kondisi tersebut. Hingga November 2025, pergerakan penumpang pesawat di Jawa Barat, khususnya dari Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, menunjukkan tren penurunan tajam.

Plt Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mencatat jumlah penumpang penerbangan domestik dari seluruh bandara di Jawa Barat pada November 2025 hanya mencapai 462 orang. Angka tersebut turun 3,75 persen secara bulanan dibandingkan Oktober 2025 yang mencatat 480 penumpang.

Secara tahunan, penurunannya jauh lebih drastis. Jumlah penumpang domestik anjlok hingga 94,46 persen dibandingkan November 2024 yang masih mencapai 8.340 orang.

Kondisi paling mencolok terjadi di Bandara Kertajati. Pada November 2025, tidak tercatat satu pun penumpang domestik yang berangkat dari bandara tersebut.

“Bandara Kertajati saat ini memang tidak melayani penerbangan domestik reguler,” ujar Darwis.

Ia menegaskan operasional bandara saat ini lebih difokuskan pada penerbangan internasional yang jumlahnya juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Situasi ini memicu evaluasi serius dari pemerintah daerah. Pemprov Jawa Barat mulai menimbang ulang keberlanjutan pembiayaan proyek-proyek besar yang secara ekonomi belum memberikan imbal balik.

"Kita ngebiayain terus hasilnya enggak ada, padahal ini lembaga bisnis," ujar Dedi dalam video lain yang diunggah melalui kanal YouTube miliknya.

Ia menilai sektor penerbangan seharusnya mampu menghasilkan pendapatan, bukan justru menjadi beban rutin.

Tekanan APBD Jawa Barat 2026 tidak hanya berasal dari Kertajati. Pemprov juga menghadapi pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.

Selain itu, terdapat kewajiban pembayaran proyek pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp600 miliar yang baru direalisasikan pada Januari 2026. Kondisi tersebut membuat hampir Rp3 triliun ruang fiskal APBD 2026 tergerus sejak awal.

Jawa Barat juga masih menanggung sisa pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar. Beban tersebut disertai kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp50 miliar per tahun serta tunggakan BPJS Kesehatan yang masih tersisa Rp300 miliar.