Pakar UGM Nilai Hunian Sementara Penting dalam Fase Rehabilitasi Pascabencana

YOGYAKARTA - Upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Utara mulai memasuki fase hunian. Universitas Gadjah Mada (UGM) membangun 100 unit Hunian Sementara (Huntara) sebagai tempat tinggal transisi bagi keluarga penyintas bencana agar dapat segera menempati hunian yang lebih layak.

Setiap unit Huntara dirancang berukuran 6 x 6 meter dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang multifungsi, serta teras. Desain tersebut disiapkan untuk menunjang kebutuhan dasar keluarga selama masa rehabilitasi dan sebelum pembangunan hunian permanen terealisasi.

Pakar kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengapresiasi progres pembangunan Huntara tersebut. Menurutnya, penyediaan hunian sementara merupakan langkah krusial dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Progres Huntara patut diapresiasi. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh penduduk, pengungsi, serta para pekerja yang terlibat dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berada dalam kondisi aman dan mendapatkan suplai logistik yang memadai,” ucap Dwikorita, Selasa (6/1).

Dwikorita menekankan bahwa keberadaan Huntara harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan. Lokasi pembangunan hunian sementara, kata dia, wajib dipastikan berada di kawasan yang aman dari potensi bencana susulan, mengingat risiko longsor dan banjir bandang masih tergolong tinggi.

“Huntara harus dipastikan aman dari ancaman longsor dan banjir bandang,” ujarnya.

Ia menambahkan, prinsip keamanan tidak hanya berlaku pada Huntara, tetapi juga harus menjadi dasar utama dalam perencanaan Hunian Tetap (Huntap). Tanpa perencanaan berbasis risiko bencana dan kondisi lingkungan, pembangunan hunian justru berpotensi menimbulkan kerentanan baru di masa mendatang.

Menurut Dwikorita, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dibarengi dengan langkah mitigasi bencana yang bersifat permanen. Salah satu langkah paling mendesak adalah pemulihan kerusakan lingkungan yang memerlukan waktu panjang hingga bertahun-tahun.

“Apabila pemulihan lingkungan tidak berhasil, maka periode ulang bencana bisa menjadi semakin cepat dengan magnitude yang jauh lebih dahsyat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya inspeksi menyeluruh di wilayah hulu sungai sebagai bagian dari pencegahan banjir bandang. Pemeriksaan difokuskan pada identifikasi zona rawan, seperti tumpukan sedimen longsoran dan rontokan batuan yang berpotensi menyumbat aliran sungai.

Zona-zona tersebut, apabila dipicu oleh curah hujan tinggi, berpotensi memicu bencana secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pemantauan wilayah hulu menjadi kunci dalam upaya mitigasi.

“Tanpa pemantauan yang memadai di wilayah hulu, ancaman banjir bandang sering kali datang tiba-tiba dan sulit terdeteksi dari wilayah hilir. Padahal, tanda-tanda awalnya dapat dikenali lebih dini melalui inspeksi berbasis teknologi,” tambah Dwikorita.

Selain itu, ia menilai penerapan sistem peringatan dini multi bencana di setiap wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) rawan sangat penting untuk memberikan peringatan awal kepada masyarakat sekitar.

Dwikorita juga menegaskan bahwa edukasi dan literasi kebencanaan harus berjalan secara sistematis, rutin, dan berkelanjutan. Menurutnya, literasi kebencanaan merupakan fondasi utama dalam membangun ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana.

“Literasi kebencanaan adalah fondasi utama agar upaya mitigasi benar-benar mampu menyelamatkan nyawa,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar membangun kembali secara cepat, melainkan membangun dengan lebih baik dan aman dibandingkan kondisi sebelum bencana.

“Setiap pembangunan pascabencana didasarkan pada pembelajaran dari kejadian sebelumnya, analisis risiko yang matang, serta pemulihan lingkungan yang menyeluruh, sehingga masyarakat tidak kembali menjadi korban pada bencana berikutnya,” pungkasnya.