Junta Tuding Pemberontak Ingin Kacaukan Pemilu

YANGON - Junta yang berkuasa di Myanmar pada Selasa (30/12) melayangkan tuduhan bahwa pemberontak telah melakukan serangan jahat dan brutal pada siang dan malam hari menjelang pemilihan yang diselenggarakan militer, melukai sedikitnya lima warga sipil dengan drone, roket, dan bom.

Angkatan bersenjata merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 yang memicu perang saudara, tetapi pada Minggu (28/12) lalu mereka menggelar pemungutan suara dalam pemilihan bertahap selama sebulan yang mereka janjikan akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Para aktivis, diplomat Barat, dan kepala hak asasi manusia PBB mengutuk pemungutan suara tersebut, dengan alasan adanya penindasan terhadap perbedaan pendapat dan daftar kandidat yang dipenuhi sekutu militer yang kemungkinan akan memperpanjang kekuasaan angkatan bersenjata.

Gerilyawan prodemokrasi dan kelompok etnis minoritas yang menentang militer telah berjanji untuk memblokir pemilihan umum di wilayah-wilayah yang mereka rebut dalam perang.

Menurut media pemerintah, antara Sabtu (27/12) dan Minggu malam, mereka menyerang di 11 dari 102 kota tempat pemungutan suara diadakan pada fase pertama pemilihan.

Surat kabar junta, Global New Light of Myanmar, mencantumkan serangan pemberontak mulai dari menembakkan senjata berat dan roket dari jarak jauh hingga menjatuhkan bom menggunakan drone. Beberapa di antaranya dikatakan menargetkan langsung tempat pemungutan suara, tetapi yang lain diduga menghantam gedung-gedung pemerintah dan permukiman sipil.

"Sementara pemerintah dan rakyat memilih jalan demokrasi, kelompok teroris terus melakukan ekstremisme kekerasan," lapor The Global New Light of Myanmar.

Junta juga menuduh kelompok-kelompok yang tidak disebutkan namanya itu telah mengeluarkan surat ancaman, menyebarkan informasi palsu, dan menghalangi calon pemilih untuk melakukan perjalanan guna memberikan suara.

Disebutkan bahwa kelompok-kelompok tersebut bermaksud untuk mengganggu proses pemilihan dengan menghancurkan tempat pemungutan suara yang terbuka dan mengintimidasi para pemilih".

"Meskipun hanya lima warga sipil yang terluka, para pemilih yang sangat percaya pada demokrasi, memiliki kepercayaan dan mendukung pengelolaan pemilihan oleh pemerintah tetap mengantre untuk memberikan suara," tulis surat kabar milik pemerintah junta itu.

Evaluasi Asean

Sementara itu Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Selasa mengatakan bahwa Asean akan menilai perkembangan di Myanmar setelah fase pertama pemilihan dan menghindari tindakan yang akan memberikan legitimasi prematur kepada partai mana pun.

PM Anwar yang negaranya memegang jabatan ketua bergilir Asean hingga akhir tahun, mengatakan bahwa para pemimpin dari blok regional yang beranggotakan 11 negara, termasuk Myanmar, akan terus mempertimbangkan perkembangan dengan cermat, termasuk langkah-langkah yang sedang dilakukan terkait proses politik di Myanmar.

“Setiap penilaian akan dilakukan secara bertahap, dipandu oleh kebutuhan untuk mengurangi kekerasan, menghindari tindakan yang dapat memperdalam perpecahan atau memberikan legitimasi prematur, dan menjaga kemungkinan adanya jalan ke depan yang inklusif dan kredibel,” kata dia kepada wartawan.

Meskipun hasil resmi belum diumumkan, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang promiliter pada Senin (29/12) telah mengklaim kemenangan telak dalam fase pertama pemilihan tersebut. Banyak analis menggambarkan USDP sebagai proksi militer yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan angkatan bersenjata dengan kedok sipil.

Dua tahap pemungutan suara lagi dijadwalkan akan digelar pada tanggal 11 dan 25 Januari. AFP/I-1