Konsumsi Tak Cukup Pacu Ekonomi, Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Jadi Kebutuhan Mendesak

Fondasi ekonomi nasional perlu diperkuat melalui belanja pemerintah yang produktif dan berdaya ungkit tinggi, serta strategi ekspor yang menekankan peningkatan nilai tambah komoditas.

JAKARTA – Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan menghadapi risiko stagnasi yang mencerminkan terbatasnya sumber pendorong pertumbuhan. Kondisi ini menuntut penguatan fundamental ekonomi domestik dengan mengurangi kebergantungan pada daya beli masyarakat semata.

Untuk itu, belanja pemerintah perlu dioptimalkan agar menghasilkan multiplier effect atau dampak berganda yang lebih kuat. Pada saat bersamaan, pengembangan sektor ekspor berbasis komoditas bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk membuka sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5 persen secara tahunan atau di bawah target pemerintah di 5,4 persen. Meski mencerminkan stabilitas, dia menegaskan pemerintah tidak dapat terus bergantung pada konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan.

Menurutnya, pengaktifan sumber-sumber pertumbuhan lain menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. “Jadi cukup sudah ya, konsumsi rumah tangga ini sudah terlalu lama ya mendominasi dan berkontribusi secara dominan terhadap pertumbuhan ekonomi (domestik),” ujarnya dalam diskusi publik Catatan Akhir Tahun INDEF: Liburan di Tengah Tekanan Fiskal yang disiarkan secara daring, Senin (29/12).

Esther menilai tantangan ekonomi ke depan masih cukup berat, dipengaruhi ketidakpastian geopolitik global dan fragmentasi perdagangan internasional. Di dalam negeri, pemulihan ekonomi juga dinilai belum optimal akibat tekanan harga pangan dan energi serta daya beli masyarakat yang masih terbatas.

Tingginya ketergantungan pada impor, baik barang modal maupun pangan, turut memperlemah fundamental ekonomi karena aliran devisa kembali keluar negeri. Kondisi ini membuat daya saing Indonesia relatif lebih rentan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara yang dinilai memiliki ketahanan pertumbuhan ekonomi lebih kuat dalam menghadapi gejolak global.

Untuk itu, Esther menilai pentingnya penguatan fundamental ekonomi domestik dengan tidak meletakkan seluruh beban pertumbuhan pada daya beli masyarakat semata. Dia menuturkan belanja pemerintah (government spending) harus berperan lebih efektif dalam menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian rakyat, sedangkan sektor ekspor perlu dikembangkan untuk memproduksi lebih banyak komoditas bernilai tambah tinggi.

Indef memperkirakan belanja barang dan jasa pemerintah pada 2026 masih bergerak melambat. Arah kebijakan fiskal yang memusatkan anggaran pada program-program unggulan dinilai memberi tekanan pada sektor lain.

Esther menilai perlambatan tersebut terjadi karena porsi besar anggaran negara dialokasikan untuk program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sehingga ruang belanja untuk sektor lainnya menjadi terbatas.

Kinerja APBN

Seperti diketahui, realisasi belanja negara hingga 30 November 2025 tercatat sebesar 2.911,8 triliun rupiah atau 82,5 persen terhadap outlook laporan semester, sementara pendapatan mencapai 2.351,5 triliun rupiah atau 82,1 persen dari outlook laporan semester.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meniai kinerja APBN berjalan on-track dan dioptimalkan untuk mendukung program prioritas serta katalis pertumbuhan ekonomi. “Hingga 30 November 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga,” ungkap Menkeu.

Pada 2026, sekitar 66,8 persen belanja pemerintah dialokasikan untuk delapan program prioritas dengan total anggaran 2.567,9 triliun rupiah dari APBN sekitar 3.842 triliun rupiah. Program tersebut meliputi Program Pendidikan Bermutu; Program Ketahanan Energi; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Program Ketahanan Pangan; Program Kesehatan Berkualitas; Program Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM; Program Pertahanan Semesta; dan Program Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Wibisono Hardjopranoto menilai penurunan belanja barang dan jasa berpotensi memberi dampak besar bagi perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Menurutnya, pelemahan belanja dapat menekan permintaan, mendorong penurunan produksi, memicu pengurangan jam kerja atau PHK, serta menghambat investasi, sehingga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Semua faktor ini bisa menyebabkan pertumbuhan melambat, bahkan resesi. Tapi pemerintah biasanya punya kebijakan untuk menstimulus ekonomi, seperti menurunkan suku bunga atau meningkatkan belanja pemerintah," ujarnya.