Perumahan Tangguh Iklim Jadi Keharusan Nasional Hadapi Risiko Bencana di Indonesia

JAKARTA – Perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan nasional bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia, Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan menyatakan bahwa hampir 80% bencana di Indonesia terkait hidroklimatologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, gelombang pasang/badai.

Dampak dari bencana hidroklimatologi tersebut sangat memukul masyarakat terutama wanita di permukiman informal dengan dampak kesehatan dan biaya hidup akibat kekeringan, kenaikan suhu dan naiknya permukaan laut.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan menyampaikan dalam media briefing Kemenkeu 29 Mei 2024. Menurutnya tanpa langkah adaptasi serius, perubahan iklim diproyeksikan merugikan Indonesia hingga 2,87% dari PDB setiap tahunnya pada 2045.

Dalam sambutannya pada lokakarya Climate Adaptation through Housing  di Jakarta beberapa waktu lalu, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman menyatakan, bagi keluarga besar Habitat for Humanity, perumahan tangguh iklim bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun adalah peluang strategis untuk memasukkan prinsip ketangguhan dan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan.

“Selain itu, kami menyadari pentingnya skema pembiayaan yang inklusif dan fleksibel seperti pembiayaan mikro dan peningkatan rumah secara bertahap agar keluarga berpenghasilan rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan kelompok rentan tidak tertinggal. Pembiayaan yang inklusif ini juga diperlukan untuk membiayai perbaikan rumah menjadi adaptif terhadap iklim,” ujar dia melalui siaran pers pada hari Senin (22/12).

Kolaborasi Strategis dan Kebijakan

Dalam lokakarya yang dimoderatori oleh Dr. Saut Sagala dari Global Resilience Specialist dari RDI dan Associate Professor dari ITB menghadirkan para pakar dari berbagai institusi untuk menyelaraskan kebijakan adaptasi. Berdasarkan hasil curah gagasan, lokakarya ini merumuskan beberapa temuan kunci.

Ketahanan iklim di bidang perumahan telah dimandatkan dalam RPJPN-RPJMN dan terhubung dengan sektor air, sanitasi, serta tata ruang hingga level rumah tangga. Implementasi di tingkat tapak masih belum konsisten meskipun perumahan merupakan bagian penting agenda adaptasi nasional. Desain “passive cooling” berbasis kondisi lokal (seperti hasil kajian di Desa Wunung, Kabupaten Gunung Kidul) efektif meningkatkan kualitas udara dan kesejukan rumah.

“Program pembangunan rumah nasional merupakan peluang unik untuk memasukkan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan pemerintah. Kita perlu memastikan adanya enabler berupa kerangka kerja dan regulasi yang mendukung keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar target hunian layak dan tangguh tahun 2030 dapat tercapai,” kata Koordinator Bidang Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas, Ira Lubis, ST., MIDP yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan

Khairunnisa Staf Ahli Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, mewakili Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Destyany Qatrunnada, S.Si., menambahkan terkait aspek mitigasi dan adaptasi.

“Mengadaptasi bangunan untuk menghadapi perubahan iklim dan mengurangi emisi adalah dua hal yang saling memperkuat. Kami mendukung langkah-langkah teknis seperti penggunaan material rendah karbon dan sistem drainase yang lebih baik untuk menjaga kohesi komunitas di lokasi asli mereka,” ujar dia.  

Selain itu, Prof. Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D. dari Universitas Islam Indonesia, juga menyoroti pentingnya panduan teknis perumahan adaptif yang kontekstual bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ekosistem Pembiayaan dan Ekonomi Sirkular

Lokakarya ini juga membahas inovasi finansial bersama Tadianto Slamet Saputro dari Komida, yang menekankan pentingnya indikator ketangguhan yang dirancang secara bertahap agar peningkatan rumah tetap terjangkau bagi komunitas MBR. Di sisi lain, Novita Tan (Co-founder dan CEO Rebricks) memaparkan potensi ekonomi sirkular dalam sektor konstruksi untuk mengurangi risiko iklim sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Rekomendasi Utama Lokakarya

Sebagai hasil dari diskusi intensif, Habitat for Humanity Indonesia merangkum rekomendasi berikut:

1. Pendekatan Berbasis Bukti: Mengutamakan evidence-based design dengan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi pada program perumahan MBR.

2. Inklusi Komunitas: Memprioritaskan intervensi dengan pemanfaatan material lokal dan penguatan kapasitas tukang setempat melalui pelatihan.

3. Pilot Project: Melaksanakan studi percontohan untuk menguji efektivitas panduan teknis di berbagai wilayah, terutama di wilayah rawan bencana.

Habitat for Humanity Indonesia berharap hasil lokakarya tersebut menjadi landasan kolaborasi jangka panjang melalui skema Public Private Partnership (PPP) demi mewujudkan hunian yang tangguh bagi masa depan Indonesia.