Hakim Malaysia Tolak Pengajuan Tahanan Rumah Mantan PM Najib Razak 

KUALA LUMPUR - Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak kalah dalam upaya mengubah hukuman penjaranya menjadi tahanan rumah, Senin (22/12), menjelang putusan terpisah minggu ini terkait skandal 1MDB.

Najib (72) menjalani hukuman penjara enam tahun karena korupsi yang terkait dengan penjarahan dana kekayaan negara Malaysia 1MDB, yang memicu penyelidikan di beberapa negara.

Pengacaranya berpendapat bahwa keberadaan perintah yang diduga dikeluarkan oleh mantan raja Malaysia, yang disebut "adendum kerajaan", memberinya izin untuk menjalani sisa hukumannya di rumah.

Namun pada hari Senin, Hakim Alice Loke Yee Ching Loke tidak setuju. Ia mengatakan bahwa adendum kerajaan bukanlah perintah yang sah.

Oleh karena itu, "pengadilan tidak dapat mengeluarkan ... perintah untuk mengarahkan tahanan rumah", kata Loke kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

"Tidak ada ketentuan hukum untuk tahanan rumah di Malaysia," tambah hakim. "Permohonan peninjauan yudisial ditolak."

Najib diadili dan awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Juli 2020, tetapi hukuman tersebut kemudian dikurangi setengahnya oleh dewan pengampunan.

Skandal 1MDB menyebabkan penyelidikan di lebih dari delapan negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss, Singapura, dan Uni Emirat Arab, yang menghasilkan pengembalian miliaran dolar dalam penyelesaian.

Pada hari Jumat mendatang, Najib menghadapi vonis lain dalam persidangan terpisah yang terkait dengan skandal keuangan yang menyebabkan kekalahannya dalam pemilihan umum 2018.