Trump Tidak Mengesampingkan Kemungkinan Perang dengan Venezuela

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuka kemungkinan perang dengan Venezuela, sementara diplomat utamanya, Marco Rubio, pada Jumat (19/12) bersumpah untuk memberlakukan blokade terhadap kekayaan minyak negara tersebut.

Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan NBC News yang dilakukan pada hari Kamis (18/12) tentang perang dengan Venezuela, Trump mengatakan, "Saya tidak mengesampingkannya, tidak."

Trump menolak untuk mengatakan apakah dia ingin menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, setelah sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa hari-hari kejayaan tokoh sayap kiri yang berapi-api itu sudah tinggal menunggu waktu.

"Dia tahu persis apa yang saya inginkan," jawab Trump. "Dia tahu lebih baik daripada siapa pun."

MenluRubio, yang berulang kali ditanya tentang Venezuela selama konferensi pers dua jam di Kementerian Luar Negeri AS yang ia sampaikan dalam bahasa Inggris dan Spanyol, juga menolak untuk menjawab secara eksplisit apakah Amerika Serikat bertujuan untuk menggulingkan Maduro, tetapi ia berjanji untuk terus berupaya.

"Jelas bahwa status quo saat ini dengan rezim Venezuela tidak dapat ditoleransi oleh Amerika Serikat," kata Menlu Rubio. "Jadi ya, tujuan kami adalah mengubah dinamika itu, dan itulah mengapa presiden melakukan apa yang dia lakukan," kata dia tentang Trump.

Menlu Rubio, seorang warga Amerika keturunan Kuba dan kritikus vokal terhadap pemerintahan komunis di Havana, telah mendesak sikap keras terhadap Venezuela setelah Trump awalnya tampak terbuka terhadap hubungan transaksional dengan Maduro. Menlu Rubio tidak mengesampingkan kemungkinan pembicaraan dengan Maduro.

Awal pekan ini, Trump menyatakan bahwa Venezuela sepenuhnya dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dikumpulkan dalam sejarah Amerika Selatan.

Trump bersumpah bahwa Amerika Serikat akan menghentikan pengiriman minyak Venezuela, yang olehnya digambarkan sebagai penegakan sanksi yang diberlakukan secara sepihak oleh Amerika Serikat.

"Tidak ada yang akan menghambat kemampuan kami untuk menegakkan hukum AS terkait sanksi," kata Menlu Rubio.

Stephen Miller, ajudan garis keras Trump, menuduh Venezuela melakukan pengambilalihan paksa karena perusahaan-perusahaan AS terlibat dalam eksplorasi minyak tahap awal di wilayah kedaulatan Venezuela.

Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, telah menjanjikan keamanan untuk menjaga agar kapal-kapalnya tetap berlayar. Minyak sangat penting bagi anggaran Venezuela dan menawarkan jalur kehidupan utama bagi Kuba.

Dalam tekanan terbarunya, pemerintahan Trump pada Jumat menjatuhkan sanksi kepada beberapa anggota keluarga atau rekanan keluarga Maduro lainnya. Namun, pemerintah belum sampai meminta persetujuan resmi dari Kongres, yang secara konstitusional berwenang atas deklarasi perang.

"Saya tidak akan berspekulasi tentang hal-hal yang, Anda tahu, belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi," kata Menlu Rubio. "Saya dapat memberi tahu Anda bahwa hingga saat ini, belum ada kejadian yang mengharuskan kami untuk memberi tahu Kongres atau mendapatkan persetujuan Kongres atau melewati ambang batas dalam perang," imbuh dia.

Dewan Perwakilan Rakyat, yang dikuasai secara tipis oleh Partai Republik pimpinan Trump, pada Rabu (17/12) menolak upaya untuk membatasi Trump agar tidak menyerang Venezuela tanpa persetujuan Kongres.

Sebuah jajak pendapat Quinnipiac yang dilakukan bulan ini menemukan bahwa 63 persen pemilih AS menentang aksi militer di Venezuela, dengan hanya 25 persen yang mendukung.

Trump telah lama mengkritik intervensi AS di luar negeri dan berjanji untuk menjaga negara itu agar tidak terlibat dalam perang, meskipun ia juga bersikeras akan supremasi AS di Belahan Barat.

Sebelumnya, pemerintah berpendapat bahwa pengerahan militernya merupakan respons terhadap perdagangan narkoba, dengan Amerika Serikat menenggelamkan kapal untuk membunuh orang-orang yang dituduh sebagai penyelundup.

Beberapa anggota parlemen menuduh adanya kejahatan perang pada tanggal 2 September ketika Amerika Serikat melakukan serangan kedua untuk membunuh para korban selamat dari serangan pertama terhadap sebuah kapal. ils/AFP/I-1