Transmigrasi Lokal Dinilai Penting Perkuat Ekonomi dan Nasionalisme di Jayapura

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menyebutkan program transmigrasi lokal sangat penting dalam memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, serta menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.

"Program ini menjadi langkah strategis untuk membangun kawasan perbatasan secara berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat setempat dan memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar," kata Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Jumat.

Menurut Rollo, Distrik Muara Tami memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan pemukiman, serta memiliki posisi strategis sebagai kawasan perbatasan negara.

"Namun demikian, wilayah tersebut masih memerlukan dukungan penataan kawasan, peningkatan kualitas permukiman, serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, sekaligus menyampaikan permohonan dukungan pelaksanaan program transmigrasi lokal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang merupakan wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG).

"Kami berharap dukungan kebijakan, program dan fasilitasi dari Kementerian Transmigrasi RI dapat direalisasikan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal," katanya.

Dia menambahkan selain itu, juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, serta memperkokoh ketahanan wilayah NKRI di perbatasan RI–PNG.

Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan melalui pendekatan transmigrasi lokal.

"Program Transmigrasi Lokal sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Transmigrasi yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat, penguatan ekonomi wilayah, serta pembangunan kawasan strategis nasional, khususnya di daerah perbatasan," katanya.

Kementerian Transmigrasi akan mengkaji secara teknis dan bertahap usulan yang diajukan, serta membuka ruang koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.