MBG Sebagai Instrumen Strategis untuk Membangun SDM Sejak Usia Dini

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah itu sejak usia dini.

"Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah ter-cover MBG. Ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat," kata Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Rabu.

Dia mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini terus diperluas secara jangkauan guna membentuk generasi muda sehat, cerdas, serta berdaya saing tinggi terlebih Kabupaten Bekasi merupakan wilayah dengan jumlah populasi tinggi.

Penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.273.868 jiwa dengan populasi peserta didik yang besar terdiri atas 71.025 siswa PAUD, 351.367 siswa SD, dan 137.632 siswa SMP, sehingga Program MBG dinilai strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Asep mengatakan Kabupaten Bekasi telah menunjukkan kesiapan nyata dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, ditandai implementasi program yang telah menjangkau 90 desa di total 23 kecamatan dengan dukungan 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar sesuai ketentuan.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi terkait data pelaksanaan MBG tahun 2025, jumlah penerima manfaat di Kabupaten Bekasi terus menunjukkan peningkatan.

Program ini telah menjangkau 66.209 siswa PAUD hingga SMP atau sekitar 39,9 persen dari total sasaran siswa. Selain itu, MBG juga menyasar kelompok rentan lain, yakni 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, dan 1.290 ibu menyusui.

Pada jenjang pendidikan, capaian penerima MBG tercatat sebesar 2,58 persen pada PAUD, 6,08 persen jenjang SD serta 31,25 persen pada SMP dan akan terus ditingkatkan seiring penambahan dapur SPPG maupun kesiapan sistem distribusi makanan bergizi di lapangan.

"Capaian ini akan terus kami dorong agar semakin banyak anak dan kelompok rentan yang mendapatkan manfaat MBG secara bertahap serta merata," ujarnya.

Dari aspek pengawasan, lanjut Asep, pemerintah daerah berupaya maksimal menjaga kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG hingga pendistribusian makanan.

"Meski menunjukkan capaian positif, kami mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan MBG. Beberapa di antaranya proses sertifikasi SLHS yang masih berjalan, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal serta ketersediaan bahan baku yang stabil dan terjangkau bagi dapur SPPG," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus menyempurnakan program ini dengan mendorong percepatan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) melalui pelatihan makanan bersama Dinas Kesehatan dan memperkuat pembentukan Satgas MBG.

Kemudian mengembangkan jejaring kerja sama dengan kelompok tani, kelompok ternak, BUMDes, serta pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat.

"Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan berkelanjutan," katanya.