Makin Panas! Kamboja Tutup Perbatasan dengan Thailand Setelah Pertempuran Mematikan Pekan Ini

BANGKOK - Kamboja menutup perbatasan dengan Thailand pada hari Sabtu (13/12), setelah Bangkok membantah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa gencatan senjata telah disepakati untuk mengakhiri pertempuran mematikan yang berlangsung selama beberapa hari.

Kekerasan antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara ini, yang berakar dari perselisihan berkepanjangan mengenai penetapan batas wilayah sepanjang 800 kilometer (500 mil) pada era kolonial, telah menyebabkan sekitar setengah juta orang mengungsi di kedua sisi perbatasan.

Sedikitnya 25 orang tewas pekan ini, termasuk empat tentara Thailand yang menurut kementerian pertahanan tewas di daerah perbatasan pada hari Sabtu.

Setelah terjadinya korban jiwa terbaru, Phnom Penh mengumumkan akan segera "menangguhkan semua pergerakan masuk dan keluar di semua perbatasan Kamboja-Thailand", kata kementerian dalam negeri. 

Masing-masing pihak saling menyalahkan karena menyulut kembali konflik, sebelum Trump mengatakan bahwa gencatan senjata telah disepakati.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan Trump "tidak menyebutkan apakah kita harus melakukan gencatan senjata" selama percakapan telepon mereka pada hari Jumat.

Kedua pemimpin tersebut "tidak membahas" masalah itu, kata Anutin kepada wartawan pada hari Sabtu.

Trump memuji "percakapan yang sangat baik" yang dilakukannya dengan Anutin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada hari Jumat.

"Mereka telah sepakat untuk MENGHENTIKAN semua penembakan mulai malam ini, dan kembali ke Perjanjian Damai semula" yang disepakati pada bulan Juli, tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia, sebagai ketua blok regional ASEAN, memediasi gencatan senjata pada bulan Juli setelah gelombang kekerasan awal selama lima hari.

Pada bulan Oktober, Trump mendukung deklarasi bersama lanjutan antara Thailand dan Kamboja, menggembar-gemborkan kesepakatan perdagangan baru setelah mereka setuju untuk memperpanjang gencatan senjata mereka.

Namun Thailand menangguhkan perjanjian tersebut pada bulan berikutnya setelah tentara Thailand terluka akibat ranjau darat di perbatasan.

Di Thailand, pengungsi Kanyapat Saopria mengatakan dia "tidak lagi mempercayai Kamboja".

"Upaya perdamaian putaran terakhir tidak berhasil... Saya tidak tahu apakah yang ini juga akan berhasil," kata pria berusia 39 tahun itu kepada AFP.

Di seberang perbatasan, seorang pengungsi Kamboja mengatakan dia "sedih" karena pertempuran belum berhenti meskipun ada intervensi Trump.

"Saya tidak senang dengan tindakan brutal," kata Vy Rina, 43 tahun.

Saling Menyalahkan

Bangkok dan Phnom Penh saling tuding melakukan serangan terhadap warga sipil, tentara Thailand melaporkan enam orang terluka pada hari Sabtu akibat roket Kamboja.

Sementara itu, Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan pasukan Thailand telah "memperluas serangan mereka hingga mencakup infrastruktur sipil dan warga sipil Kamboja".

Seorang juru bicara angkatan laut Thailand mengatakan angkatan udara "berhasil menghancurkan" dua jembatan Kamboja yang digunakan untuk mengangkut senjata ke zona konflik.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Sabtu mendesak kedua belah pihak untuk "menghentikan segala bentuk permusuhan dan menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut".

Thailand melaporkan 14 tentara tewas dan tujuh warga sipil tewas, sementara Kamboja mengatakan empat warga sipil tewas awal pekan ini.

Di sebuah kamp di Buriram, Thailand, wartawan AFP melihat warga yang mengungsi menghubungi kerabat mereka di dekat perbatasan yang melaporkan bahwa pertempuran masih berlangsung.

Perdana Menteri Thailand berjanji untuk "terus melakukan aksi militer sampai kami tidak lagi merasa ada bahaya dan ancaman terhadap tanah dan rakyat kami". 

Setelah percakapan telepon dengan Trump, Anutin mengatakan "pihak yang melanggar perjanjian perlu memperbaiki (situasi)". 

Sementara itu, Hun Manet dari Kamboja mengatakan negaranya "selalu berpegang pada cara-cara damai untuk penyelesaian sengketa".