Prof Dwikorita Usulkan Lembaga Khusus untuk Pemulihan Bencana di Sumatra

YOGYAKARTA - Guru Besar Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dwikorita Karnawati menilai penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh membutuhkan mekanisme baru yang lebih kuat dan terkoordinasi. Ia mengusulkan pemerintah membentuk lembaga khusus agar upaya pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan terpadu.

“Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” ujar Dwikorita dalam keterangan di Yogyakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian banjir bandang, longsor, hingga kerusakan infrastruktur di tiga provinsi tersebut menimbulkan dampak multidimensi. Situasi seperti ini, menurut dia, sulit dipulihkan hanya dengan sistem penanggulangan bencana reguler yang disusun sejak 2007. Sistem tersebut belum dirancang untuk menghadapi multi-bencana yang dipicu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dengan skala sebesar saat ini.

Dwikorita menekankan perlunya penguatan mitigasi dan pencegahan jangka panjang agar prinsip build back better benar-benar dapat diwujudkan. “Bencana kali ini merupakan multi-bencana dengan penyebab dan dampak yang saling memperkuat,” kata mantan Kepala BMKG ini.

Karena itu ia menilai pemulihan harus dilakukan melalui mekanisme khusus yang bekerja cepat, taktis, dan lintas sektor, bukan pola rutin. Ia mengingatkan bahwa model BRR NAD–Nias pascatsunami 2004 menjadi bukti bahwa lembaga dengan mandat terintegrasi dapat mempercepat proses pemulihan. Pembentukan lembaga baru, menurutnya, merupakan langkah strategis agar negara hadir sepenuhnya dalam membangun kembali Sumut, Sumbar, dan Aceh di tengah meningkatnya risiko bencana.

Ia merekomendasikan pemerintah menyusun kajian komprehensif bersama kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Kajian tersebut harus memasukkan faktor perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hingga proyeksi ancaman hidrometeorologi. “Pemulihan harus disiapkan untuk menghadapi kejadian ekstrem yang berpotensi berulang,” tegasnya.

Dwikorita menjelaskan bahwa bencana di tiga wilayah itu merupakan konsekuensi dari kerentanan geologi Indonesia yang diperburuk oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Kombinasi faktor tersebut memicu bencana geo-hidrometeorologi berantai dengan intensitas jauh lebih besar dibanding kejadian sebelumnya.

Ia mengutip laporan iklim yang menunjukkan 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern, dengan anomali suhu global mencapai +1,55 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Data BMKG juga mencatat lonjakan kejadian cuaca ekstrem, dari 2.483 kejadian pada 2020 menjadi 6.128 pada 2024, seiring meningkatnya curah hujan di kawasan barat Indonesia. Kondisi ini memperbesar risiko banjir bandang, aliran debris, dan gerakan tanah, terutama di wilayah bertopografi curam dan mengalami perubahan tata guna lahan.

“Hujan ekstrem yang dulunya jarang, kini mulai muncul berulang. Ini yang menyebabkan banjir bandang di Sumatra datang dengan daya rusak yang jauh lebih besar,” ujar Dwikorita.

Ia menambahkan, dinamika geologi dan hidrometeorologi yang saling memicu, ditambah kerusakan lingkungan, membuat satu kejadian dapat berkembang menjadi rangkaian bencana susulan. “Selama musim hujan, potensi banjir bandang lanjutan masih sangat tinggi. Saat rehabilitasi baru dimulai, hujan ekstrem bisa datang lagi dan memaksa daerah terdampak kembali ke fase tanggap darurat,” ujarnya.