Kesiapsiagaan Bencana Jadi Kunci Lindungi Kelompok Rentan

Masyarakat perlu didampingi dan dibekali kemampuan untuk melindungi diri, keluarga, serta kelompok yang memiliki kebutuhan khusus ketika bencana terjadi.

Jakarta – Kesiapsiagaan bencana menjadi kunci melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu. Persiapan sejak dini membantu masyarakat mengambil langkah perlindungan lebih cepat dan mengurangi risiko kesehatan saat bencana terjadi.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai kesiapsiagaan bencana perlu menjadi budaya bersama, bukan sekadar kemampuan yang digunakan saat bencana terjadi.

Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengatakan keterampilan kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari kesadaran dan keseharian masyarakat.

“Belajar dari hal tersebut, tugas utama Indonesia adalah memastikan keterampilan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian dari kesadaran, pemahaman, serta keseharian masyarakat, bahkan sebelum bencana terjadi,” kata Natasya, sebagaimana diberitaka Antara di Jakarta, Senin (28/9).

Menurut dia, pentingnya kesiapsiagaan terlihat dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 21 September 2026, tercatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di provinsi terdampak karhutla, dengan 40.363 kasus terjadi pada balita.

“Artinya, sekitar 23,1 persen dari seluruh kasus ISPA yang tercatat merupakan kasus pada balita. Data ini sangat ironis mengingat asap karhutla berisiko meningkatkan kerentanan terhadap gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit paru atau asma," ucapnya.

Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan melindungi diri, keluarga, serta kelompok yang memiliki kebutuhan khusus ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan yang menjadi kebiasaan dapat membantu mengurangi risiko kesehatan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses perlindungan.

Natasya menilai kesiapsiagaan juga perlu dibangun secara inklusif dengan melibatkan kader kesehatan, kelompok perempuan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.

Pelibatan tersebut dapat dilakukan mulai dari pemetaan kebutuhan sebelum bencana, simulasi, penyusunan rencana kontingensi hingga evaluasi respons setelah bencana.

“Dengan demikian, manajemen bencana tidak hanya bergerak ketika krisis telah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko dan memastikan kebutuhan kelompok rentan telah diperhitungkan sejak awal,” ucapnya.

Pencegahan Karhutla

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sahala Jonedi Manalu menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk investasi besar-besaran pada alat mitigasi bencana perlu diikuti penguatan upaya pencegahan, termasuk penanganan karhutla.

Sahala mengapresiasi sumber daya besar yang dikerahkan pemerintah untuk menghadapi karhutla, tetapi menilai keberhasilan penanganan bencana juga harus diukur dari kemampuan mencegah kejadian berulang.

"Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang," ujar Sahala.

Menurut dia, penanganan karhutla perlu bergeser dari pendekatan fire centric atau berfokus pada pemadaman menuju pencegahan dan mitigasi. Perubahan tersebut diperlukan karena cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang membuat vegetasi dan lahan semakin kering sehingga mudah terbakar.

"El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang," kata Sahala.

Ia menyebut lebih dari 12.880 personel telah dimobilisasi untuk mendukung penanganan karhutla, baik di lapangan maupun dalam fungsi administratif dan koordinasi.