Memperkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Eliminasi Kusta di Jayapura

Jayapura - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan eliminasi penyakit kusta pada 2030.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Rabu, mengatakan penyakit kusta masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara serius dengan demikian upaya eliminasi tidak dapat dilakukan sektor kesehatan saja tetapi membutuhkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, media massa, organisasi profesi, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Karenanya hanya melalui keterpaduan dan kerja bersama penularan dapat dicegah, kasus baru ditekan, dan stigma terhadap penyintas bisa dihilangkan," katanya.

Menurut Rollo, dengan dilaksanakannya pertemuan lintas sektor akselerasi eliminasi kusta di Kota Jayapura saat ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan operasional dan rencana tindak lanjut yang lebih holistik, baik dari sisi pencegahan, deteksi dini, pengobatan, maupun peningkatan edukasi.

"Sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan ini tidak hanya eliminasi secara medis yang tercapai tetapi juga pemulihan hak sosial penyintas kusta terjamin tanpa adanya stigma atau diskriminasi," ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah daerah terus berkomitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan salah satu fokus utama yang masih memerlukan perhatian serius adalah penanggulangan penyakit kusta yang tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga sosial, ekonomi, stigma, hingga diskriminasi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Juliana Napitupulu mengatakan pertemuan lintas sektor tersebut sebagai bagian dari program nasional eliminasi kusta pada 2030.

"Di mana Kota Jayapura ditetapkan sebagai salah satu dari lima daerah proyek percontohan percepatan eliminasi kusta di Indonesia," katanya.

Dia menambahkan pertemuan lintas sektor ini dinilai penting dalam memperkuat koordinasi berbagai pihak karena keberhasilan eliminasi kusta membutuhkan sinergi komprehensif di tingkat kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.