Konflik di PBNU: Gus Yahya Tolak Pleno Syuriyah, Langgar AD/ART

JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa rencana pleno yang digagas Syuriyah PBNU di Hotel The Sultan tidak sah karena melanggar AD/ART organisasi.

Ia menilai langkah tersebut sebagai manuver politik yang muncul di tengah upaya transformasi PBNU, serta menekankan bahwa pencopotan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui forum muktamar sebagai mekanisme tertinggi organisasi.

“Secara aturan tidak bisa disebut pleno. Karena pertama, yang mengundang hanya Syuriyah dan itu tidak bisa. Karena pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidizyah. Yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Selasa.

Gus Yahya memandang pleno Syuriyah PBNU hanya manuver politik, apalagi dirinya tengah melakukan transformasi organisasi. Ia memandang ada pihak-pihak yang tidak suka perihal transformasi tersebut.

Ia menegaskan secara De Facto dan De Jure, dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Apabila ingin melengserkannya maka harus melalui mekanisme AD/ART organisasi yakni muktamar.

Dengan demikian, kata dia, rapat pleno yang akan menunjuk pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan dirinya, tidak sah.

“Bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya juga menegaskan bahwa rapat pleno yang akan digelar ini sebelumnya mendapatkan penolakan dari kiai-kiai sepuh. Segala permasalahan yang terjadi di tubuh PBNU semestinya diselesaikan lewat musyawarah terbuka.

“Kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu (pleno) bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini (pleno) sebagai manuver saja,” ujar dia.

Sebelumnya, Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) malam ini akan menggelar rapat pleno yang diawali dengan doa bersama serta pemberian donasi untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Poin yang akan diputuskan dalam rapat Pleno tersebut yakni penunjukkan pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf.