Thailand-Kamboja Memanas, Ribuan Warga Sipil Dievakuasi

BANGKOK - Thailand melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Kamboja pada hari Senin (8/12), kedua belah pihak saling tuding telah melanggar gencatan senjata awal tahun ini.

Gencatan senjata tersebut menegang pada awal November setelah pasukan Thailand terluka akibat ranjau darat, yang menyebabkan Thailand mengumumkan penangguhan implementasi perjanjian tersebut tanpa batas waktu.

Setidaknya satu tentara Thailand tewas dan delapan lainnya luka-luka dalam bentrokan terbaru, kata seorang juru bicara militer Thailand. Ia mengatakan dukungan udara telah dikerahkan untuk menyerang sasaran militer Kamboja.

Tiga warga sipil Kamboja mengalami luka serius dalam pertempuran sejauh ini, menurut seorang pejabat senior provinsi Kamboja. Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan pasukannya tidak membalas.

Pertempuran baru mendorong evakuasi di sepanjang perbatasan di kedua belah pihak.

Lebih dari 1.100 keluarga di Oddar Meanchey telah dievakuasi, menurut informasi terbaru dari otoritas Kamboja.

Politisi oposisi Kamboja, Meach Sovannara, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah pesan audio, warga sipil juga telah menjauh dari pertempuran di sepanjang perbatasan.

Militer Thailand menyatakan lebih dari 385.000 warga sipil di empat distrik perbatasan sedang dievakuasi, dengan lebih dari 35.000 orang ditampung di tempat penampungan sementara.

Latar Belakang Konflik 

Selama lebih dari satu abad, Thailand dan Kamboja berselisih mengenai beberapa bagian perbatasan bersama mereka, sebuah wilayah yang belum pernah sepenuhnya dibatasi batasnya.

Batas tersebut awalnya dipetakan pada tahun 1907 oleh Prancis selama masa penjajahan atas Kamboja, berdasarkan kesepakatan untuk mengikuti garis batas air alami wilayah tersebut.

Ketegangan berkobar secara berkala selama bertahun-tahun, yang paling intens meletus pada tahun 2008.

Episode tersebut bermula dari langkah Kamboja untuk menetapkan kuil Preah Vihear abad ke-11 sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, yang memicu pertempuran mematikan antara kedua militer.

Kekerasan kemudian memuncak pada tahun 2011 dengan pertempuran artileri yang berkepanjangan selama seminggu.

Saat itu, Kamboja mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional atau (International Court of Justive/ICJ), meminta klarifikasi atas putusan tahun 1962 yang memberikan kuil tersebut kepada Kamboja, dan mengeluarkan langkah-langkah untuk mencegah konfrontasi militer lebih lanjut.

Pada tahun 2013, ICJ menegaskan kembali bahwa seluruh tanjung kuil berada dalam wilayah Kamboja—sebuah keputusan yang masih menimbulkan rasa sakit hati bagi banyak warga Thailand.