Peringatan Keras Presiden Prabowo: Jangan Ambil Untung dari Bencana di Sumatra

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri hingga kepala daerah agar tidak ada penyelewengan di semua entitas pemerintahan, terutama jika ada pihak yang memanfaatkan bencana di Sumatra untuk upaya memperkaya diri.

Dalam rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam, Prabowo mengatakan bahwa bencana yang terjadi di Sumatra menjadi bukti bahwa pemerintah harus mengelola kekayaan dengan sebaik-baiknya.

"Ini bukti bahwa kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita. Kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat," kata Prabowo seperti disaksikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu malam.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan dan membutuhkan dana untuk mengatasi kesulitan rakyat, terutama dalam menghadapi bencana.

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan kembali kepada semua menteri dan kepala daerah untuk memeriksa jajarannya, terutama pada proyek-proyek yang berada dalam tanggung jawab mereka.

"Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan sangat keras, jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat," kata Prabowo.

Prabowo meminta pada Kapolri hingga kepala daerah untuk mengawasi jika ada potensi tindak penyelewengan, dan berikan sanksi.

"Jadi Kepolisian, semua pihak, periksa, pemda catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya," kata Prabowo.

Usai meninjau langsung kondisi terdampak bencana di sejumlah lokasi di Aceh, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai penanganan dan pemulihan bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kondisi di sejumlah wilayah terdampak bencana memang dinilai serius berdasarkan laporan yang diterimanya.

Banyak area persawahan mengalami kerusakan parah sehingga berpotensi mengganggu produksi pangan masyarakat setempat. Selain itu, Presiden juga menerima laporan mengenai sejumlah bendungan yang jebol, baik berukuran besar maupun kecil, yang berdampak langsung pada sistem irigasi.

Kepala Negara mengakui bahwa sejumlah tantangan masih ditemui di beberapa lokasi, terutama karena kondisi alam yang perlu tetap diwaspadai, namun pemerintah akan terus memastikan penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Presiden Prabowo anggarkan Rp4 M per kabupaten untuk tangani bencana

Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana di daerahnya masing-masing setelah sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025.

Alokasi Rp4 miliar yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu berawal dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengajukan permohonan dukungan anggaran pemerintah pusat kepada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.

“52 kabupaten/kota ini karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp2 miliar. Itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo saat rapat.

Presiden kemudian lanjut bertanya kepada Mendagri Tito apakah dukungan dana itu perlu diberikan sampai tingkat kecamatan. Namun, Tito menjawab cukup sampai tingkat kabupaten.

“52 kabupaten di tiga provinsi Pak,” kata Tito ke Presiden.

“Baik, Pak Mendagri. Anda minta Rp2 M per kabupaten ya, saya kasih Rp4 M,” ujar Presiden Prabowo saat rapat.

Presiden lanjut menginstruksikan Mendagri untuk menghitung provinsi mana yang daerahnya paling banyak terdampak, dan Presiden memutuskan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk daerah tersebut.

“Yang paling berat ya, kirik Rp20 M,” kata Presiden Prabowo kepada Mendagri Tito.

Dalam rapat, Tito sempat mengutarakan kesulitan yang dialami daerah untuk menangani bencana, khususnya dalam hal ketersediaan anggaran. Dalam keadaan krisis, Tito menjelaskan, daerah mengandalkan pagu anggaran biaya tak terduga untuk menanggulangi bencana.

“Karena ini akhir tahun, ini sangat tipis. Ada (daerah) yang cuma (punya) Rp75 juta. Ada yang Rp300 juta,” kata Tito.

Untuk urusan pangan, pasokan BBM, listrik, dan kebutuhan lain yang biayanya besar, daerah-daerah memang dibantu oleh pemerintah pusat. Namun, ada kebutuhan-kebutuhan lain, yang nilainya tak terlalu besar, tetapi butuh segera dieksekusi oleh daerah.

“Misalnya, pampers untuk bayi. Kemudian untuk perempuan, dan lain-lain,” kata Tito.

Tito melanjutkan dirinya telah atur strategi dengan menerbitkan surat edaran yang meminta daerah-daerah lain yang punya simpanan uang banyak untuk membantu daerah-daerah yang terdampak bencana.

Dari surat edaran itu, ada terkumpul Rp34 miliar yang langsung disalurkan ke tiga provinsi, dan ada juga yang langsung ke kabupaten-kabupaten, salah satunya Lhokseumawe yang menerima bantuan Rp3 miliar dari daerah-daerah lain.

Rapat itu turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang hadir langsung, serta kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota dari daerah-daerah terdampak bencana.

“Pokoknya kita bantu. Kalian yang di depan. Kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi, yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Presiden Prabowo.