OJK Warning: Tingginya Inklusi Tak Berguna Jika Literasi Masih Jalan di Tempat!

SORONG – Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masih menjadi tantangan nasional yang menghambat efektivitas berbagai program keuangan inklusif.

Tingkat inklusi yang terus meningkat belum sepenuhnya diiringi pemahaman masyarakat dalam mengelola produk dan layanan keuangan secara tepat. Akibatnya, perluasan akses belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas penggunaan.

Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat strategi literasi berbasis komunitas, memperluas kanal edukasi digital, serta mendorong kolaborasi sektor swasta untuk menghadirkan program edukasi yang lebih sistematis.

Tanpa peningkatan literasi yang merata, risiko kesalahan penggunaan layanan keuangan, kerentanan terhadap penipuan, serta rendahnya partisipasi pada produk investasi dan asuransi akan terus terjadi. Menutup gap literasi–inklusi menjadi kunci membangun ekosistem keuangan yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kesenjangan antara literasi dan nilai inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sektor jasa keuangan nasional.

Analis Senior Akses Keuangan Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Biena Hairlambang saat memaparkan materi pada media gathering di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (3/12), mengatakan data terbaru menunjukkan inklusi keuangan mencapai 80 persen.

"Inklusi keuangan mencapai 80 persen, sedangkan literasi baru berada pada kisaran 60 persen sehingga terjadi selisih cukup besar di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan," katanya.

Menurut Biena, pihaknya melihat gap literasi dan inklusi mencapai sekitar 14 persen, ini menunjukkan banyak warga memakai produk keuangan tanpa memahami manfaat dan risikonya.

"Kesenjangan ini berpotensi membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat optimal dari berbagai produk jasa keuangan karena penggunaan sering tidak dibarengi pengetahuan memadai," ujarnya.

Dia menjelaskan masyarakat kadang membeli produk hanya karena ikut-ikutan, bukan berdasarkan kebutuhan atau pengetahuan yang cukup, sehingga manfaatnya tidak maksimal.

"Kondisi ini mendorong OJK memperkuat program literasi secara lebih merata agar peningkatan akses keuangan benar-benar berdampak pada produktivitas masyarakat," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya berharap literasi keuangan meningkat sehingga setiap orang memakai produk sesuai kebutuhan dan tujuan finansial mereka.

"Perlu sinergi pemerintah pusat, daerah dan lembaga jasa keuangan untuk mempersempit kesenjangan melalui program edukasi yang lebih masif," ujarnya lagi.