Presiden: Pemerintah Tidak Membiarkan Korban Bencana Berjuang Sendiri

PADANG PARIAMAN - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan membiarkan para korban bencana hidrometeorologi di Tanah Air berjuang sendiri di tengah kondisi sulit sekalipun.

“Kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara memikul sendiri beban ini,” kata Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi para penyintas banjir di posko pengungsian bencana di Kasai Permai, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Senin (1/12).

Dalam kunjungannya, Prabowo mendengarkan langsung laporan dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Bupati Padang Pariaman terkait kondisi pengungsi maupun dampak kerusakan akibat bencana.

Prabowo memastikan Pemerintah Republik Indonesia adalah milik rakyat yang bekerja, berbakti dan mengelola kekayaan negara agar bisa membantu rakyat terutama para korban bencana alam yang sedang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

“Marilah kita saling membantu, bersatu, sama-sama menghadapi masa susah untuk masa yang lebih baik,” kata Prabowo.

Setelah menyemangati para pengungsi banjir, Kepala Negara pun mohon pamit kepada masyarakat setempat untuk bertolak ke beberapa daerah yang juga terdampak bencana alam sebelum kembali ke Jakarta. Presiden dalam kesempatan itu juga menekankan agar penanganan bencana banjir di Sumatera dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter Caracal TNI AU menuju Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah itu, Prabowo bertolak ke Aceh yang dilanjutkan ke Ranah Minang.

Bantuan Minim

Berkaitan dengan penanganan bencana di tiga provinsi tersebut, Director of Socio-bioeconomy Center of Economic and Law Studies (Celios), Fiorentina Refani menyoroti langkah pemerintah yang tidak menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional, akibatnya bantuan minim.

Bencana tersebut terangnya memang multifaktor. Adanya badai siklon yang anomali di iklim tropis/garis ekuator artinya pemerintah harus bisa membaca ini sebagai krisis iklim/ekologis. Tetapi alih-alih merespons dan memitigasi itu sejak lama, pemerintah malah memotong anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan anggaran ketahanan bencana jadi 0 di tahun anggaran 2025.

“Dengan proyeksi fiskal yang seperti itu, banyaknya korban jiwa karena ketiadaan mitigasi dini adalah tanggung jawab pemerintah,”tegasnya.

Salah satu poin concern-nya adalah soal sampai sekarang belum ditetapkan sebagai darurat nasional, mengingat korban jiwa sudah 303 dan keadaan di lapangan banyak kekurangan logistik sampai ada penjarahan ritel.

Hal itu jelasnya menunjukkan belum ada itikad Pemerintah menangani masalah itu secara struktural. “Kita tahu kan bahwa kapasitas penanganan Pemerintah daerah (Pemda) terbatas dalam hal ini, apa lagi yang terdampak skala pulau,”tegasnya.

Mobilisasi tenaga medis tambahan, koordinasi lintas kementerian, pengerahan alat berat dan tenaga ahli rescue hanya berjalan bila ada status darurat nasional.