Trump Ultimatum Maduro: Mundur atau Hadapi Kekuatan Militer

Minggu, 30 Nov 2025, 19:45 WIB

Moskow - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menggunakan kekuatan jika Presiden Venezuela Nicolas Maduro tidak mundur secara sukarela.

Ancaman itu disampaikan Trump dalam pembicaraan telepon dengan Maduro pekan lalu, menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip sejumlah sumber yang memahami masalah tersebut.

Ket. Foto: Presiden Amerika Serikat Donald Trump. — Sumber: Antara

Sebelumnya, New York Times melaporkan bahwa Trump dan Maduro berbicara lewat telepon pekan lalu dan sempat membahas kemungkinan pertemuan bilateral, meski belum ada rencana konkret.

Sumber surat kabar itu menyebut pembicaraan tersebut berlangsung pada akhir pekan lalu dan dihadiri Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Dalam percakapan itu, Trump menyampaikan bahwa jika Maduro tidak bersedia mundur, Washington akan mempertimbangkan pilihan lain, termasuk penggunaan kekuatan. Informasi ini disampaikan media tersebut dengan merujuk pada sumber yang mengetahui situasi tersebut. 

Pada Sabtu (29/11), Trump meminta seluruh maskapai penerbangan agar menganggap wilayah udara di atas dan sekitar Venezuela sebagai area tertutup.

AS berdalih kehadiran militernya di kawasan Karibia bertujuan memerangi perdagangan narkoba. Pada September dan Oktober, Washington beberapa kali mengerahkan angkatan bersenjata untuk menghancurkan kapal yang diduga membawa narkoba di lepas pantai Venezuela.

NBC, Kamis, melaporkan bahwa militer AS sedang menyiapkan opsi untuk menyasar jaringan perdagangan narkoba di wilayah Republik Bolivarian tersebut.

Pada 3 November, Trump menyatakan bahwa masa jabatan Maduro sebagai pemimpin Venezuela tinggal menghitung hari, namun menegaskan bahwa AS tidak berniat mengobarkan perang terhadap negara itu.

Caracas menilai tindakan-tindakan tersebut sebagai provokasi yang bertujuan mengguncang stabilitas kawasan dan melanggar kesepakatan internasional terkait status Karibia yang demiliterisasi dan bebas nuklir.

Langkah Maduro

Sementara itu, Venezuela akan menerapkan langkah khusus mengatur keberangkatan dan kepulangan warga negaranya di tengah pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang penutupan wilayah udara di atas negara tersebut, ujar Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada Minggu 30/11).

Pemerintah AS memenuhi permintaan pemimpin oposisi Venezuela Maria Machado yang mencoba memblokir wilayah udara Venezuela, ujar Rodriguez melalui Telegram.

Menanggapi agresi ini, Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah memerintahkan rencana khusus untuk kepulangan warganya yang terlantar di negara lain, serta memfasilitasi rute keberangkatan bagi mereka yang perlu bepergian ke luar wilayah kami, tambahnya.

Venezuela telah mengaktifkan semua mekanisme multilateral sesuai dengan hukum internasional untuk "segera menghentikan tindakan tidak sah dan melanggar hukum ini," sebut Rodriguez.

Pada Sabtu, Trump meminta semua maskapai penerbangan untuk mempertimbangkan penutupan wilayah udara di atas dan di sekitar Venezuela.

Pihak berwenang Venezuela dengan tegas menolak seruannya dan menuntut agar AS menghormati wilayah udara negara tersebut, serta meminta PBB dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk mengutuk pernyataan Washington, yang menurut Caracas merupakan ancaman penggunaan kekuatan.

AS telah membenarkan kehadiran militernya di kawasan Karibia yang disebutnya bertujuan memerangi perdagangan narkoba.

Pada September dan Oktober, AS telah berulang kali menggunakan angkatan bersenjatanya untuk menghancurkan kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di lepas pantai Venezuela.

NBC melaporkan pada Kamis bahwa pasukan AS sedang menggodok opsi untuk menargetkan para pengedar narkoba di Republik Bolivarian itu.

Pada 3 November, Trump menyatakan bahwa masa jabatan Maduro sebagai pemimpin Venezuela tinggal menghitung hari, namun memastikan AS tidak berencana berperang melawan republik tersebut.

Sementara itu, Caracas memandang tindakan-tindakan itu sebagai provokasi yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas kawasan dan sebagai pelanggaran perjanjian internasional tentang status demiliterisasi dan bebas nuklir Karibia.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.