Ketahanan Siber dan Tata Kelola AI Jadi Fondasi Kepercayaan Bisnis di Era Ekonomi Digital

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang semakin pesat turut mendorong perusahaan memperluas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Namun, peningkatan adopsi teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan siber, tata kelola, dan keberlangsungan operasional bisnis.

Laporan e-Conomy SEA 2025 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$100 miliar pada 2025. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar US$180 miliar pada 2030.

Pertumbuhan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa AI diperkirakan menjadi salah satu penggerak perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Bagi perusahaan di Indonesia, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengadopsi AI, tetapi memastikan teknologi tersebut dapat menghasilkan nilai secara berkelanjutan.

Data PwC's 29th Global CEO Survey menunjukkan 75 persen CEO di Indonesia berencana mengejar peluang pertumbuhan di luar lini bisnis utama perusahaan dalam tiga tahun mendatang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 37 persen.

Meski demikian, manfaat AI yang dirasakan perusahaan masih beragam. PwC mencatat sekitar satu dari lima CEO di Indonesia mengaitkan pemanfaatan AI dengan pertumbuhan pendapatan, sementara lebih dari seperempat responden melaporkan adanya penghematan biaya. Namun, hanya sekitar satu dari 10 CEO yang menyatakan telah memperoleh kedua manfaat tersebut sekaligus.

Fondasi AI Masih Perlu Diperkuat

Kesenjangan antara ambisi dan hasil tersebut salah satunya berkaitan dengan kesiapan organisasi dalam mengelola AI.

PwC mencatat 63 persen organisasi di Indonesia telah memiliki budaya yang mendukung penggunaan AI dan 57 persen dinilai mampu mengintegrasikan teknologi tersebut. Namun, hanya 36 persen yang telah memformalkan proses AI yang bertanggung jawab.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kecepatan adopsi AI belum selalu diikuti dengan kesiapan tata kelola dan proses operasional yang memadai.

Ketika AI mulai digunakan bukan lagi sebatas eksperimen, melainkan menjadi bagian dari proses bisnis sehari-hari, risiko yang harus dikelola perusahaan juga semakin kompleks. Risiko tersebut mencakup keamanan data, gangguan sistem, penggunaan AI yang tidak sesuai kebijakan, hingga potensi dampak terhadap proses bisnis dan pengambilan keputusan.

Karena itu, ketahanan siber atau cyber resilience semakin dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan semata-mata persoalan teknis departemen teknologi informasi.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan sekitar 5,2 miliar anomali lalu lintas internet terdeteksi di Indonesia sepanjang 2025. Sebanyak 93,78 persen di antaranya berkaitan dengan malware yang berpotensi berkembang menjadi ransomware.

Besarnya volume ancaman tersebut menunjukkan bahwa organisasi perlu mempersiapkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari gangguan siber.

Ketahanan tersebut menjadi semakin penting karena gangguan pada sistem TI dapat berdampak langsung terhadap operasional perusahaan, mulai dari terhentinya layanan hingga terganggunya akses karyawan dan pelanggan.

Tata Kelola AI Mulai Menjadi Perhatian

Selain keamanan siber, tata kelola AI menjadi aspek lain yang semakin penting seiring meningkatnya penggunaan teknologi tersebut.

Organisasi membutuhkan mekanisme untuk mengetahui bagaimana sistem AI digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya, bagaimana risiko dikelola, serta sejauh mana manusia tetap memiliki kendali atas proses yang melibatkan AI.

Indonesia mulai membangun kerangka tersebut di sejumlah sektor. Pada 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan panduan tata kelola kecerdasan artifisial untuk industri perbankan Indonesia.

Panduan tersebut antara lain menekankan prinsip keandalan, akuntabilitas, serta pengawasan manusia dalam penggunaan AI. Kerangka tersebut juga dirancang untuk melengkapi ketentuan mengenai ketahanan siber dan keamanan yang telah berlaku di sektor perbankan.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa tata kelola AI mulai bergeser dari sekadar pembahasan mengenai etika teknologi menjadi bagian dari ekspektasi terhadap pengelolaan risiko perusahaan.

Kompleksitas Infrastruktur Jadi Tantangan

Penerapan tata kelola dan ketahanan teknologi juga menghadapi tantangan dari semakin kompleksnya lingkungan TI perusahaan.

Karyawan kini menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi, sedangkan infrastruktur perusahaan dapat tersebar di lingkungan cloud, on-premises, maupun hybrid. Penggunaan AI dan otomasi kemudian menambah lapisan teknologi baru dalam ekosistem tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, sebuah gangguan pada aplikasi belum tentu berasal dari aplikasi itu sendiri. Masalah dapat terjadi pada jaringan, perangkat pengguna, sistem autentikasi, maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Tanpa visibilitas yang memadai terhadap seluruh lingkungan TI, proses identifikasi sumber masalah dapat berlangsung lebih lama. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat respons terhadap insiden dan memperbesar dampaknya terhadap operasional.

Salah satu pendekatan yang berkembang untuk menghadapi kompleksitas tersebut adalah unified IT management atau manajemen TI terpadu.

Pendekatan ini memungkinkan organisasi memperoleh visibilitas terhadap berbagai komponen lingkungan TI, mulai dari endpoint, jaringan, aplikasi, hingga infrastruktur. Dengan pemantauan yang lebih terintegrasi, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mempercepat respons ketika terjadi gangguan.

Manajemen TI Terpadu Didorong untuk Mendukung Resiliensi

ManageEngine, divisi manajemen TI enterprise dari Zoho Corporation, dalam artikelnya menilai integrasi antara ketahanan siber, tata kelola AI, dan pengelolaan TI menjadi semakin penting bagi perusahaan yang memperluas penggunaan AI.

"Seiring adopsi AI yang semakin cepat, tantangan sesungguhnya bukan lagi seberapa cepat organisasi dapat menerapkan teknologi baru, melainkan seberapa bertanggung jawab dan resilien mereka mengoperasikannya," ujar Technical Manager ManageEngine Indonesia Hanief Bastian.

Menurut Hanief, ketahanan siber dan tata kelola AI tidak dapat dipisahkan dari kinerja bisnis karena perusahaan perlu menjaga operasional sekaligus mengelola risiko yang muncul dari lingkungan teknologi yang semakin kompleks.

"Resiliensi siber dan tata kelola AI yang bertanggung jawab kini tidak dapat dipisahkan dari kinerja bisnis. Pendekatan manajemen TI terpadu memberikan organisasi visibilitas dan kendali untuk mengelola risiko di tengah lingkungan yang semakin kompleks, sehingga mereka dapat berinovasi dengan percaya diri serta menjaga kepercayaan sebelum, selama, dan setelah insiden terjadi," katanya.

Bagi Indonesia, kebutuhan tersebut menjadi semakin relevan seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi digital hingga sekitar US$180 miliar pada 2030.

Peningkatan investasi pada AI tidak hanya perlu diikuti dengan kemampuan menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga kesiapan perusahaan dalam mengelola risiko teknologi. Keamanan, ketahanan operasional, dan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat AI dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, persaingan bisnis di era AI tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat perusahaan mengadopsi teknologi. Kemampuan mengelola teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan resilien juga dapat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan bisnis di tengah transformasi digital yang semakin cepat.