Ruas Jalan Nasional Padang-Bukittinggi Terputus, Kementerian PU Terjunkan Alat Berat

JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menanggapi bencana longsor dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat akibat hujan ekstrem yang terjadi pada 23–25 November 2025 lalu.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan kepada seluruh unit teknis Kementerian PU untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan penanganan darurat berlangsung secepat mungkin. Menteri Dody juga menegaskan bahwa aspek keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menekankan pentingnya penanganan bencana yang cepat, tepat, dan menyeluruh. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan komitmen Kementerian PU dalam memastikan penanganan darurat dilakukan secepat mungkin.

“Kementerian PU telah menginstruksikan seluruh Balai yang ada di Sumatera Barat untuk bergerak cepat dan hadir di lokasi. Fokus kita adalah membuka kembali akses utama, memastikan fungsi infrastruktur air baku dan drainase, serta memberikan dukungan fasilitas dasar bagi masyarakat. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Menteri Dody.

Material longsor yang menutup badan jalan di ruas nasional Padang–Bukittinggi menjadi salah satu dampak paling signifikan dari cuaca ekstrem tersebut. 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa kondisi di kawasan Lembah Anai sempat membuat jalur tersebut tidak dapat dilalui. “Akses jalan Padang–Bukittinggi terputus imbas tanah longsor di daerah Lembah Anai. Longsor tersebut menutup jalan sehingga tidak dapat dilewati. Saat ini sedang kita lakukan penanganan dan pembersihan. Semalam ada satu titik yang sudah kita tangani, tetapi pagi tadi longsor lagi dan ada beberapa tambahan titik lokasi," ungkapnya.

Laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V juga menunjukkan intensitas hujan sangat tinggi, di antaranya mencapai 212 mm/hari di DAS Anai. Sehingga, menyebabkan luapan sungai, banjir, sedimentasi, dan longsor di Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat. 

Sejumlah intake PDAM (perusahaan daerah air minum) juga terganggu akibat penumpukan sedimen, rumah dan lahan pertanian tergenang, serta akses permukiman dan fasilitas umum terdampak. Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan alat berat dan bantuan teknis ke berbagai lokasi terdampak.

“BWS Sumatera V telah mengirimkan beberapa unit alat berat termasuk excavator long arm untuk menangani sedimen pada intake PDAM di Sungai/Batang Kuranji serta mengirimkan bantuan bronjong ke daerah Solok dan Tanah Datar. Kami juga menyiapkan penanganan lanjutan berupa normalisasi sungai, pembentukan alur, serta usulan pembangunan struktur pengendali banjir sesuai masterplan yang sudah tersedia," jelas Naryo.

Selain pemulihan akses dan pengamanan infrastruktur sungai, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat juga memberikan dukungan berupa sarana prasarana dasar bagi masyarakat terdampak.

 Kepala BPBPK Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menyampaikan bahwa dua unit toilet portable telah disiapkan di lokasi terdampak, sementara dua unit hunian umum (HU) dikirimkan ke SMP 44 Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang saat ini difungsikan sebagai tempat penampungan sementara.

Siap Rehabilitasi

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir hingga seluruh infrastruktur yang terdampak pulih kembali. Setelah tahap tanggap darurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipersiapkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

 “Kementerian PU memastikan seluruh infrastruktur yang rusak akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kebutuhan teknis. Pemerintah hadir sepenuhnya untuk memastikan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman,” ujar Menteri Dody.

Guna memastikan keamanan masyarakat, Kementerian PU juga terus melakukan pemantauan berkala dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya agar seluruh langkah penanganan berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.