TKD Melambat! Penyaluran 2025 Turun dari Tahun Lalu, Sinyal Tekanan Fiskal Makin Terlihat

JAKARTA – Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) per Oktober 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan perlambatan eksekusi anggaran di beberapa daerah.

Penurunan ini dapat menghambat percepatan pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar dan proyek prioritas nasional yang mengandalkan dukungan fiskal pusat.

Di sisi lain, pemerintah perlu mengevaluasi kesiapan administrasi dan kapasitas penyerapan anggaran daerah agar distribusi TKD lebih efisien dan tepat waktu.

Tanpa perbaikan tata kelola dan koordinasi, kinerja fiskal daerah berisiko tersendat dan berdampak pada capaian pembangunan di tingkat regional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Oktober 2025 mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook 2025.

Kinerja tersebut terkontraksi 1,2 persen dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat Rp722,2 triliun. Meski demikian, dirinya menilai penyaluran TKD masih berada dalam jalur yang tepat (on track) untuk mendukung layanan publik di daerah.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11), Suahasil menuturkan realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan percepatan.

Belanja daerah secara keseluruhan terkontraksi 13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun.

Ia menggarisbawahi bahwa belanja pegawai merupakan satu-satunya komponen yang berjalan sesuai rencana, sementara belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan belanja pegawai mencapai Rp343,4 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa tercatat Rp226,7 triliun. Belanja modal berada pada level Rp74,2 triliun dan belanja lainnya Rp164,2 triliun.

"Ini menjadi concern karena kita inginkan uang yang sudah ditransfer itu seyogyanya menjadi belanja dari APBD. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melakukan belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, kita juga ingin APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi," katanya.

"Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," ujar Suahasil menandaskan.

Lebih lanjut, Suahasil juga menyoroti tingginya dana simpanan Pemda di perbankan yang menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran.

Dalam paparannya, per September 2025 dana simpanan Pemda tercatat Rp244 triliun, naik dari Rp143 triliun pada Januari 2025. Kondisi ini dinilai menjadi ruang bagi daerah untuk meningkatkan belanja guna mendorong perekonomian lokal.