Instruksi Presiden: Stop Andalkan Telur Ayam, MBG Beralih ke Protein Alternatif

JAKARTA – Permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk sementara mengurangi penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan daging sapi atau telur puyuh mencerminkan upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan.

Kebijakan substitusi ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program tanpa membebani pasar, sekaligus tetap mempertahankan nilai gizi yang diberikan kepada penerima manfaat.

Langkah ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan rantai pasok yang adaptif agar program berskala nasional seperti MBG dapat berjalan optimal di tengah dinamika harga dan produksi pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11), mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.

"Tadi Pak Presiden pesan, 'wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh'," kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan.

Nanik mengungkapkan bahwa gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan, terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah.

"Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada," ujarnya.

Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.

BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan.

Untuk memudahkan pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.