Presiden Komitmen Perbaiki Semua Mutu Sekolah Melalui Konsolidasi

BEKASI - Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Untuk menunjang hal itu Presiden mengatakan pembangunan sekolah integrasi akan menggunakan fasilitas modern yang disejajarkan dengan standar sekolah di negara maju.

Dalam pidato pada acara peluncuran penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11), Prabowo menyatakan komitmennya untuk memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia dengan mengonsolidasikan sekolah-sekolah agar memiliki sistem pendidikan yang baik.

“Saya katakan tadi memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia, dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus,” kata Prabowo.

Presiden berencana membangun sekolah-sekolah yang terintegrasi mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA yang ditujukan kepada siswa dari kelompok masyarakat kelas menengah atau mereka yang masuk dalam kategori desil 3 sampai dengan desil 6.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan kementeriannya ditugaskan untuk membuat konsep mengenai sekolah integrasi tersebut.

“Kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam, mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas laboratorium, olahraga, bengkel ya untuk vokasional, dan seterusnya,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11).

“Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, dan matematika, tetapi Pak Presiden menambahkan ada arts dan olahraga,” kata Pratikno.

Untuk mencetak siswa-siswa unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), pemerintah telah meluncurkan Sekolah Garuda, sementara untuk memastikan pemerataan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga dengan kategori sangat miskin (desil 1) dan miskin (desil 2), ada Sekolah Rakyat.

“Ini butuh kajian yang lebih mendalam, dielaborasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Pratikno.

Sekolah-sekolah yang diintegrasikan itu tidak harus sekolah baru, karena ada opsi untuk mengonversi sekolah-sekolah negeri yang ada. Langkah itu telah dijalankan saat membentuk Sekolah Garuda.

Langkah Mulia

Ahli analisis kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono, menilai rencana Presiden Prabowo membangun sekolah integrasi dengan fasilitas modern setara negara maju merupakan langkah mulia, namun harus disiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Subarsono mengatakan dirinya belum menerima dokumen resmi terkait desain kebijakan tersebut, namun dia menilai sejumlah catatan penting perlu diperhatikan pemerintah bila ingin program ini berjalan sesuai visi dan tujuan.

“Kebijakan ini perlu dimatangkan agar implementasinya berjalan menuju visi, misi, dan tujuan yang dikehendaki. Kalau desain kebijakan kurang matang, saya takut seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah dan mengecewakan publik,” kata Subarsono.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak langsung mengeksekusi proyek sekolah integrasi di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu dekat. Menurutnya, pendekatan bertahap akan lebih aman dan strategis. “Ada baiknya program ini mengambil sampel beberapa sekolah dulu, tidak perlu dieksekusi untuk seluruh wilayah Indonesia pada 2026. Lihat dulu hasil MONEV dari sekolah integrasi yang sudah jalan,” kata Subarsono.

Selain itu, ia menilai sekolah integrasi berbasis fasilitas modern idealnya dimulai dari wilayah perkotaan. Sekolah di kota, menurutnya, relatif lebih siap dari sisi fasilitas dan kompetensi literasi teknologi.

“Kelompok murid di kota biasanya lebih melek teknologi karena didukung kelengkapan laboratorium sekolah atau pengalaman hidup modern yang biasa menggunakan teknologi digital,” katanya.

Desain kebijakan yang matang dan implementasi bertahap sangat penting agar program sekolah integrasi tidak hanya menjadi proyek besar, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara nyata.

Secara terpisah, Inisiator Forum Pendidikan Jawa Timur, Ferry Koto, mengatakan program sekolah terintegrasi dengan fasilitas modern akan memecahkan beberapa masalah sekaligus mulai persoalan kualitas, pemerataan pendidikan serta efesiensi ekonomi.

“Ini adalah program unggulan pendidikan yang bagus, kelanjutan dari sekolah rakyat dan sekolah garuda. Dengan pembangunan sekolah integrasi modern yang nanti diharapkan bisa sampai setiap kecamatan, agar menyelesaikan banyak masalah sekaligus seperti sistem zonasi yang selalu berpolemik.

Pemerintah jelas mantan anggota Dewan Pendidikan Surabaya itu sebaiknya menyelesaikan dulu aturan terkait kewenangan konkuren, yakni kewenangan pengelolaan.

“Aturannya masih menjadi pekerjaan rumah. Soal kewenangan konkuren yang selama ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. SD hingga SMP berada di bawah pemkab dan pemkot, sedangkan SMA ada di bawah provinsi. Karena ini sekolah integrasi yang mencakup jenjang SD sampai SMA, maka aturannya harus diperjelas, nanti pengelolaannya di bawah siapa,” pungkasnya.