Pemerintah Siapkan Perpres Tentang Logistik Nasional

Biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan.

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai upaya memperkuat sistem rantai pasok dan meningkatkan efisiensi distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia.

"Strategi Penguatan Logistik Nasional tersebut dirancang secara komprehensif, mencakup tiga strategi, yaitu pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyedia jasa logistik. Strategi ini dituangkan dalam berbagai program lintas kementerian/lembaga," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di Tangerang, Rabu Malam (12/11).

Seperti dikutip dari Antara, Airlangga memandang sektor logistik memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,04 persen (yoy) pada triwulan III 2025, ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Selain itu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 8,62 persen pada triwulan III-2025, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,52 persen. Kelompok ini juga tercatat menjadi kontributor keenam terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025 sebesar 6,1 persen.

"Supply Chain Indonesia memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, sektor transportasi dan pergudangan akan menyumbang sekitar 1.500 triliun rupiah terhadap PDB Nasional. Angka ini naik menjadi sekitar 9 persen, dari sebelumnya 8,69 persen pada tahun 2024," katanya.

Menko menilai, efektivitas dan efisiensi dalam sektor logistik merupakan tantangan krusial bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pada 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Sementara, di tingkat internasional, Indonesia menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) tahun 2023 yang dirilis oleh Bank Dunia.

Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga turut mendorong peningkatan biaya logistik ekspor, yang akan melemahkan daya saing di pasar global.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari transformasi besar ini dan menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan baik inovasi dari sektor swasta, kolaborasi mitra global, serta masukan dari para profesional.

Perkuat ekosistem

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem logistik nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing.

Menurut Roro, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi dan mendukung kelancaran arus perdagangan nasional maupun internasional.

"Logistik bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi tulang punggung perdagangan nasional. Tingkat efisiensi logistik juga menentukan daya saing harga produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional," ujar Roro.

Kemendag juga terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Logistik yang tangguh akan memperkuat struktur perdagangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.