Kementerian PKP Sasar 50 Ribu Rumah Tidak Layak Huni untuk BSPS di Malut

Jumat, 14 Nov 2025, 08:37 WIB

JAKARTA – Pemerintah menyasar 50 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Maluku Utara untuk menjadi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami di Maluku Utara ada sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni. Jadi, hari ini kami datang juga untuk berkonsultasi tentang program apa dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bisa turun di Maluku Utara,” kata Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis malam (13/11).

Ket. Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Menteri PKP Maruarar Sirait berdiskusi dalam rapat di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam. — Sumber: ANTARA

Sherly pun mengaku juga mencari informasi soal cara mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana merelokasi rumah-rumah panggung dari atas laut ke daratan, di mana program ini didukung oleh dana CSR dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan akan terus meningkatkan realisasi program BSPS di Maluku Utara. Saat ini, pihaknya berkonsultasi secara aktif dengan berbagai pihak agar bisa mewujudkan target program tersebut.

Menteri Maruarar atau yang biasa disapa Ara, menyebut target penerima BSPS meningkat signifikan pada tahun depan, dari target 45 ribu unit pada tahun ini menjadi 400 ribu unit.

“Tahun 2026 meningkat luar biasa, sekitar 8 kali lipat,” ujarnya.

Untuk merenovasi 400 ribu unit rumah itu, kementerian yang dipimpin oleh Ara ini menerima alokasi anggaran sebesar Rp8,9 triliun untuk menjalankan program BSPS.

Anggaran itu melonjak 773,5 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp1,02 triliun.

Peningkatan tersebut sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan hasil diskusi dengan pimpinan serta anggota Komisi V DPR agar lebih memprioritaskan program untuk masyarakat dan juga berdampak bagi peningkatan lapangan kerja.

Adapun program BSPS adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

  • Kementerian PKP
  • Gubernur Malut Sherly Tjoanda

Redaktur: Bambang Wijanarko

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.