Bantah Terkait Pemangkasan Subsidi Pangan, Gubernur Pramono: Nggak Ada Pemotongan!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar tetap utuh dan tidak akan dipangkas. Penegasan itu disampaikan setelah Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang mengesahkan Raperda APBD 2026 diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota dewan.

Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen menjaga program subsidi pangan murah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat. Ia juga membantah adanya kebijakan pengurangan anggaran seperti yang ramai dipersoalkan dalam rapat paripurna tersebut.

"Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota Dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu," kata Pramono saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dalam sidang paripurna yang berlangsung panas itu, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta memprotes dugaan pemangkasan anggaran untuk subsidi pangan. Mereka menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat membantu warga miskin dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana pengurangan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar. Ia menilai alasan yang disampaikan oleh pihak eksekutif tidak masuk akal dan cenderung menyesatkan.

"Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur," ujar Lukmanul dengan nada tegas dalam sidang tersebut.

Anggota DPRD lainnya, Josephine dari Fraksi PSI, juga melontarkan kritik keras terhadap rencana pemangkasan tersebut. Ia menilai alasan penghapusan anggaran karena masyarakat tidak menyukai jenis pangan tertentu hanyalah dalih yang tidak berdasarkan fakta di lapangan.

"Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan kami melakukan reses di bawah, itu tidak ada jawaban bahwa rakyat kita tidak suka daging dan susu," ucap Josephine di hadapan forum.

Kericuhan pun tak terelakkan, hingga sebagian anggota dewan memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes. Aksi walk out dilakukan oleh sejumlah fraksi yang menilai proses pengesahan RAPBD 2026 tidak transparan dan mengabaikan kepentingan warga kecil.

Meski begitu, Raperda APBD DKI Jakarta Tahun 2026 tetap disahkan melalui ketukan palu Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, dengan nilai total anggaran sebesar Rp81,3 triliun. Namun, perdebatan mengenai pos subsidi pangan masih menjadi sorotan utama dalam pembahasan publik.

Menanggapi dinamika itu, Pramono menegaskan pihaknya akan menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk meninjau kembali detail alokasi anggaran. Ia memastikan evaluasi dilakukan agar tidak ada program yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Karena saya yakin semangat kita sama, untuk subsidi pangan pasti akan menjadi prioritas bagi kita semua," ujar Pramono dengan tegas kepada awak media.

Ia juga menyebut telah berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, terkait polemik tersebut. Menurutnya, jika masih diperlukan penyesuaian, perubahan bisa dilakukan dalam APBD Perubahan tahun mendatang.

"Kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD Perubahan," ungkap Pramono.

Namun, ia menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada pemotongan sama sekali terhadap subsidi pangan dalam APBD 2026.

"Sehingga dengan begini, apa yang dikhawatirkan ada pemotongan, nggak ada pemotongan," tegasnya.

Pernyataan Pramono sekaligus menepis kekhawatiran publik dan spekulasi politik yang berkembang di Gedung DPRD DKI Jakarta. Ia menegaskan Pemprov akan tetap fokus pada kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dengan kepastian tersebut, program pangan bersubsidi diyakini akan tetap berjalan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta pun berjanji memastikan anggaran Rp300 miliar itu digunakan sepenuhnya untuk menjaga ketahanan pangan warga Jakarta.