Investor Bisa Terima Pengawasan, Tapi Tidak Bisa Hidup Dengan Ketidakpastian

JAKARTA - Regulasi yang kerap berubah-berubah membuat investor berhitung untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. Gonta-ganti aturan menunjukkan kepastian hukum yang kurang memadai sehingga merugikan pemodal karena menimbulkan tambahan biaya-biaya yang sebelumnya belum dikalkulasikan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kepastian hukum yang buruk membuat investor lebih cenderung ke negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam, ketimbang ke Indonesia.

Rendahnya daya saing RI sangat dipengaruhi oleh rendahnya kepastian hukum. Beberapa investor melihat regulasi di Indonesia yang kerap berubah-ubah, bahkan tanpa ada kajian atau masukan dari publik dan pelaku usaha.

Padahal investasi FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung butuh kepastian jangka panjang. “Tanpa adanya kepastian hukum jangan harap pemodal mau kucurkan dananya,” tegas Bhima.

Sebagai contoh terangnya, investasi pembangunan pabrik, perencanaan-nya 3-5 tahun. Sementara kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan kuota impor mau dihapus, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian.

Perubahan regulasi ujarnya membuat biaya investasi jadi lebih mahal, dan membuat investor menjauh dari Indonesia. Jika situasi seperti itu terus berlanjut akan mengganggu pertumbuhan ekonomi RI untuk jangka panjang.

“Hal-hal seperti ini tidak ditemukan oleh investor ketika menanamkan modalnya di Singapura dan Vietnam. Dua negara itu lebih ramah dan kepastian hukum benar-benar dijamin,”tandas Bhima.

Sulit Bersaing

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menegaskan RI memang sulit bersaing atau disandingkan dengan Singapura dan Vietnam. “Singapura dan Vietnam regulasinya jelas, kemudia ⁠cost for doing business jelas (minim red tips). Hal yang sulit ditemukan di Indonesia,”tegasnya.

Keunggulan lain dari dua negara tetangga itu, ialah ⁠license to get started a business cepat, lalu ⁠Standard operating procedure (SOP) untuk mulai bisnis jelas, semua bisa dipantau. Belum ditambah biaya tenaga kerja Vietnam lebih murah dan infrastruktur Singapura lebih lengkap.

“Vietnam dan Singapura punya banyak kerja sama dengan negara lain yang menjadi tujuan ekspor seperti Eropa dan lain sebagainya,” kata Esther.

Perbandingan lainnya kenapa RI sulit bersaing dengan Singapura dan Vietnam bisa dilihat dari tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Singapura jauh lebih efisien di angka 3-4 lalu Vietnam di angka 4,6, jauh bila dibandingkan dengan Indonesia yang masih di angka 6,33.

“Penyebab ICOR RI tinggi karena tidak adanya efisiensi birokrasi, korupsi dan pungutan liar (pungli), biaya produksi dan logistik tinggi dan produktivitas tenaga kerja rendah serta rendahnya perencanaan proyek,”tegas Esther.

Sementara itu, Peneliti Senior Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Ferdinandus Sentosa Nggao mengatakan kepastian hukum di Indonesia rendah, padahal itu sebagai prasyarat fundamental bagi tumbuhnya investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

“Ada fragmentasi hukum dan tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada rendahnya kepercayaan investor,”tegasnya.

Berdasarkan laporan World Justice Project (WJP) tahun 2024 indeks Rule of Law Indonesia berada pada angka 0,53 dari skala 0-1, masih jauh dari kondisi ideal. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati peringkat 68 dari 142 negara dalam indeks Rule of Law. Kemudian, data Bank Dunia tentang Ease of Doing Business, posisi Indonesia menunjukkan stagnasi pada indikator enforcing contracts dan regulatory quality.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam memperkuat perekonomian nasional dan iklim investasi.

Regulasi yang Konsisten

            Pada kesempatan terpisah, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menyatakan bahwa contoh paling nyata dari pentingnya kepastian hukum dapat dilihat di dua negara Asia Tenggara: Singapura dan Vietnam, yang kini menjadi magnet investasi berkat konsistensi regulasi dan reformasi kebijakan mereka.

Menurut Iyuk, Singapura menjadi benchmark karena memiliki sistem hukum dan arbitrase yang mapan. “Investor menilai bukan hanya ada aturannya atau tidak, tetapi seberapa konsisten negara menjalankan aturan itu sepanjang usia proyek,” kata Iyuk.

Laporan Investment Climate Statements 2024 dari Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa Singapura mempertahankan rezim investasi yang terbuka dan transparan, dengan institusi hukum yang efisien dan dapat dipercaya.

Ia menjelaskan, Singapura baru-baru ini memperkenalkan Significant Investments Review Act (SIRA) pada Januari 2024. Aturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk meninjau investasi pada entitas strategis demi menjaga keamanan nasional.

“Pesannya jelas, negara tetap pro-investasi, tapi memiliki mekanisme kontrol untuk sektor-sektor vital,” kata Iyuk.

Sementara itu, kinerja investasi Singapura tetap solid. Data Economic Development Board (EDB) mencatat komitmen investasi aset tetap (FAI) 2024 mencapai 13,5 miliar dollar Singapura, meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan kontribusi utama dari industri semikonduktor dan biomedis.

“Angka ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan kepercayaan terhadap kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan Singapura,” tegas Iyuk.

Berbeda dengan Singapura yang menonjol dalam regulatory certainty, Vietnam kini tampil menonjol dalam process certainty. Pemerintah negara itu menerbitkan Decree No. 19/2025/ND-CP pada Februari 2025 untuk mempercepat proses perizinan investasi melalui skema special investment procedure.

“Investor membaca sinyal ini sebagai bukti keseriusan Vietnam memangkas birokrasi,” ujar Iyuk.

Menurut Investment Climate Statements 2025 Vietnam, reformasi itu dilandasi Law on Investment dan Law on Enterprises yang menjadi dasar hukum utama bagi investasi asing. Vietnam juga memperkenalkan aturan baru terkait beneficial ownership untuk memperkuat transparansi dan pencegahan pencucian uang.

Namun, lanjut Iyuk, kepastian hukum di Vietnam masih diuji oleh sejumlah kasus kebijakan yang berubah mendadak. Pada Maret 2025, lebih dari 13 miliar dollar AS proyek energi surya dan angin terancam rugi akibat rencana perubahan tarif feed-in secara retroaktif.⁷ “Kebijakan yang berlaku surut seperti ini menciptakan ketidakpastian hasil (outcome uncertainty),” katanya.

Selain itu, pada September 2025, muncul rancangan regulasi yang memperluas kewenangan kepolisian untuk melakukan security screening terhadap investor asing di sektor energi, telekomunikasi, dan konstruksi. “Langkah itu perlu diwaspadai. Jika parameternya tak jelas, bisa memperlambat arus investasi,” ujar Iyuk.

Meski menghadapi tantangan, Vietnam tetap menjadi destinasi favorit berkat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan reformasi berkelanjutan. Pada akhir 2024, pemerintahnya juga menyetujui paket kebijakan besar senilai 67 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan pembaruan hukum data serta energi listrik.

“Transformasi struktural seperti ini bisa jadi game-changer asalkan dijalankan konsisten,” kata Iyuk.

Menurutnya, perbandingan kedua negara menunjukkan dua pendekatan berbeda. “Singapura menawarkan kepastian jangka panjang dengan risiko rendah, sedangkan Vietnam menawarkan potensi imbal hasil tinggi dengan risiko kebijakan yang harus dikelola,” jelas Iyuk.

Indonesia tegasnya dapat belajar dari keduanya dengan memperkuat kredibilitas institusi hukum seperti Singapura, sekaligus mempercepat reformasi prosedural seperti Vietnam.

“Investor bisa menerima pengawasan, tapi tidak bisa hidup dengan ketidakpastian,” pungkas Iyuk.