Memperkuat Mutu dan Keamanan Pangan di Dapur MBG Jayapura

Sentani - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan pada 13 dapur gizi yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi standar kesehatan dan gizi yang ketat.

Koordinator wilayah MBG Kabupaten Jayapura Ruth Widyastuti P. Wangloan di Sentani, Rabu, mengatakan saat ini seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang melengkapi proses sertifikasi keamanan pangan.

"Semua sedang dalam proses, ada beberapa yayasan yang sudah punya sertifikat chef dan SLHS, tetapi belum lengkap semuanya," katanya.

Menurut Ruth, penerapan standar keamanan pangan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kualitas makanan yang diterima peserta program. Program ini menjadi bagian penting dari sistem pengawasan menyeluruh terhadap dapur MBG di seluruh distrik.

"Setiap dapur gizi wajib memiliki tiga sertifikat utama yakni Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), serta sertifikat chef untuk para pengelola makanan," ujarnya.

Dia menjelaskan, ketiga dokumen tersebut menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar kelayakan produksi dan distribusi pangan sehat.

"Satu dapur MBG hanya boleh melayani maksimal 3.000 penerima manfaat, batasan ini ditetapkan agar kualitas pengolahan dan distribusi makanan tetap terjaga sesuai standar program nasional," katanya lagi.

Dia menambahkan, kendala utama yang dihadapi di lapangan yakni penyesuaian infrastruktur dapur sesuai petunjuk teknis MBG, beberapa SPPG masih perlu memperbaiki tata letak ruang masak, menambahkan fasilitas penyimpanan bahan segar, serta memperbaharui sistem sanitasi agar memenuhi kriteria sertifikasi.

"Semua berjalan bertahap, yang penting kualitas makanan dan kebersihan tetap kami awasi setiap hari, pengawasan kami lakukan melalui kunjungan lapangan dan evaluasi berkala oleh tim gabungan," ujarnya lagi.