Tantangan Global Meningkat, RI di KTT APEC 2025 Serukan Inklusivitas Ekonomi Hadapi Krisis Dunia

JAKARTA – Tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan pandemi membutuhkan kerja sama dari seluruh negara dan pemangku kepentingan. Pendekatan inklusif memastikan semua pihak, termasuk kelompok yang terpinggirkan, terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat kolaborasi dan ketahanan kolektif.

Pembangunan berkelanjutan yang sejati harus memberikan akses dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Inklusivitas memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh semua orang, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang jika dibiarkan dapat menjadi penghalang bagi kemajuan global.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) guna memperkuat kolaborasi dan ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Kita perlu mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses, kesenjangan infrastruktur dan kebutuhan tata kelola data yang baik. Kita juga perlu memperkuat kerja sama dan konektivitas serta memastikan tidak ada ekonomi yang tertinggal," kata Mendag Budi Santoso dalam Sesi Kedua Pertemuan Tingkat Menteri APEC di Gyeongju, Korea Selatan (Korsel), sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (31/10).

Pertemuan Tingkat Menteri APEC di Gyeongju menjadi bagian dari Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Economic Leaders Week) pada 29 Oktober hingga 1 November 2025.

Budi menyampaikan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik perlu terus menjunjung prinsip inklusivitas dalam merespons tantangan ekonomi global saat ini.

Hal itu menjadi penting untuk memastikan semua ekonomi APEC terus berkembang bersama-sama tanpa ada yang tertinggal.

Oleh karena itu, berbagai strategi untuk memastikan APEC tetap relevan dalam ekonomi global harus terus diiringi upaya mengatasi kesenjangan antar-Ekonomi.

"Upaya untuk menjembatani kesenjangan pembangunan harus tetap menjadi prioritas bersama investasi pada infrastruktur digital, pembangunan kapasitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja,” kata Mendag.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi global yang berangsur pulih tetap dihadapkan pada tantangan seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta fragmentasi rantai pasok.

Meskipun begitu, tantangan dalam pertumbuhan ekonomi juga membawa peluang transformasi yang dapat dimanfaatkan semua ekonomi APEC.

“Kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk berinvestasi pada industri hilir, memperkuat ekonomi hijau, serta memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI)," ucapnya.

Dikatakan pendekatan APEC terhadap AI harus bersifat inklusif dan hati-hati dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi serta tingkat kesiapan ekonomi APEC.

Mendag Busan juga menyampaikan sikap Indonesia terkait risiko kian meningkatnya fragmentasi rantai pasok yang mengubah tatanan perdagangan global.

Ia mengatakan Indonesia konsisten mendukung peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utama perdagangan multilateral yang berbasis pada aturan (rules-based).

Indonesia mendukung berbagai upaya kolektif untuk memulihkan sistem penyelesaian sengketa dengan cara menggerakkan kembali badan banding WTO.

Menurut dia, kredibilitas WTO bertumpu pada pemeliharaan dialog yang terbuka, kepastian aturan dan kepercayaan antaranggota. Konsensus tetap menjadi elemen penting bagi legitimasi dan inklusivitas WTO.

"Sementara itu, inisiatif plurilateral yang terbuka dan inklusif harus bersifat melengkapi multilateralisme, bukan menggantikannya,” kata Mendag Busan.

Untuk itu, Mendag Busan menyampaikan, Indonesia mendukung peran kepemimpinan APEC dalam memperkuat multilateralisme. Indonesia juga siap bekerja sama dengan APEC untuk mewujudkan kerja sama multilateral yang seimbang dan substantif melalui Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke- 14 WTO di Kamerun pada 2026.

“Indonesia juga mendorong agar pembahasan yang telah dimulai sejak KTM ke-13 terus dilanjutkan, termasuk di bidang pertanian, subsidi perikanan, niaga elektronik (e-commerce), dan reformasi WTO,” kata Mendag Budi Santoso.

Sesi Kedua Pertemuan Tingkat Menteri APEC mengambil tema “Connect”. Sesi itu mendiskusikan prioritas kebijakan APEC untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan memanfaatkan teknologi baru seperti AI yang mendukung fasilitasi perdagangan.

Sesi itu juga membahas peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan APEC dalam menghadapi fragmentasi rantai pasok global.

Sebelum berlangsung sesi kedua, Menteri Luar Negeri Korea Duta Besar Cho Hyun dan Menteri Perdagangan Korea Han-Koo Yeo membuka Pertemuan Tingkat Menteri APEC, dilanjutkan dengan sesi pertama yang mengusung tema “Innovate and Prosper”.

Pada sesi tersebut, hadir Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Sesi pertama mendiskusikan langkah APEC dalam memanfaatkan peluang, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengatasi tantangan regional bersama para menteri APEC lainnya.

Upaya ini ditempuh melalui kerja sama digital yang mencakup pemanfaatan AI, serta dinamika demografi dan industri kreatif.

Total perdagangan Indonesia dengan APEC pada 2024 mencapai 380,04 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke APEC tercatat sebesar 195,01 miliar dolar AS. Sedangkan impor Indonesia dari APEC sebesar 185,04 miliar dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus terhadap APEC sebesar 9,97 miliar dolar AS.

Produk-produk unggulan ekspor Indonesia ke kawasan APEC, antara lain, besi dan baja, mesin kelistrikan, minyak nabati dan hewani, nikel dan turunannya, dan kendaraan.

Di sisi lain, mayoritas impor Indonesia dari kawasan APEC mencakup mesin dan peralatan mekanis, mesin kelistrikan, plastik, besi dan baja serta kendaraan.